Tragedi Penghapusan "Mandatory Spending" dalam UU Kesehatan yang Baru

Tak ada yang mengetahui ideologi apa yang akan dibawa seorang menteri kesehatan kelak. Jika nanti ternyata menterinya penganut paham liberalisme akut dengan menyerahkan segala urusan kesehatan kepada pasar karena secara ideologis dianggap cara terbaik dalam mengurus sektor kesehatan, maka sang menteri pun bisa dengan bebas melakukan itu.

Toh sudah tak ada lagi bandul konstitusional yang mewajibkan alokasi fiskal tertentu untuk sektor kesehatan di luar pembiayaan gaji.

Nah, guna mandatory spending adalah untuk mengunci kewajiban negara atas tanggung jawabnya di sektor kesehatan, terlepas dari pengaruh ideologi politik penguasa dan menterinya.

Jadi pernyataan menteri dalam membela penghapusan mandatory spending tidak saja sangat liberal, tapi juga sangat tidak Pancasilais.

Bagaimana pun, kesehatan adalah sektor publik yang memerlukan komitmen konstitusional negara, bukan hanya komitmen temporal programatik dari setiap menteri yang terangkat.

Agar komitmen tersebut tidak dilanggar akibat perbedaan ideologi dan kepentingan politik dari setiap pemerintah terpilih, melalui menteri kesehatan yang dianggkat tentunya, keberadaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan yang mengunci kewajiban negara dalam jumlah tertentu terhadap sektor kesehatan sangat fundamental sifatnya.

Jika komitmen itu dihilangkan, maka moralitas menteri kesehatan dan angggota-anggota DPR yang menghilangkannya layak dipertanyakan.