Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Disebut Terlalu Bergantung ke Penguasa, Airlangga: Kita Punya Langkah Sendiri

Kompas.com - 02/08/2023, 18:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla yang menyebut bahwa partainya terlalu bergantung kepada penguasa.

Menurut Airlangga, Golkar merupakan partai besar yang punya sikap sendiri.

"Golkar itu organisasi dan partai besar. Ya tentu kita punya langkah-langkah sendiri. Terima kasih. Selamat sore. Tunggu dari Golkar," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Saat ditanya lebih rinci soal langkah apa yang dimaksud, Airlangga menyebutkan soal "langkah chapter terakhir".

Baca juga: Airlangga Tegaskan Golkar Tak Mungkin Dukung Anies

"Langkah chapter terakhir. Sekarang udah masuk chapter terakhir. Makasih," tambahnya.

Diketahui, Golkar akan mengambil keputusan soal dukungan capres pada Agustus 2023. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengkritik sikap partainya yang terlalu lama menentukan koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baginya, partai beringin tak berani mengambil sikap mandiri dalam berpolitik.

Baca juga: PKB Sebut Golkar dan PAN Mau Ikut Dukung Prabowo Jadi Capres Sejak Lama

“Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya, mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya,” ujar Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Ia merasa persoalan itu juga terjadi hampir di semua partai politik (parpol).

Baginya, situasi di mana parpol tersandera dengan kepentingan Istana merupakan ancaman bagi demokrasi.

“Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini. Partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah apabila partai diganggu makin kacau politik ini,” sebut dia.

Baca juga: PKB: Kalau Golkar Gabung ke Gerindra, Biasa-biasa Saja, Tak Ada Unsur Kebaruan

Kalla menuturkan saat ini kepentingan Golkar adalah mendorong ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Pilihannya pun hanya ke bakal calon presiden (capres) PDI-P Ganjar Pranowo atau bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Karena partai besar, dia (Golkar) mempunyai juga semacam kemampuan ataupun hak untuk meningkatkan suara nomor 1 (bakal capres) apabila jadi wakil (presiden), gitu kan,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com