Di Tengah Gonjang-ganjing Golkar, Nusron Wahid Usul Duet Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarik menarik di internal Partai Golkar terkait kerja sama politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terjadi.

Meskipun, Golkar tampak menunjukkan kedekatan dengan PDI-P setelah pertemuan ketua umumnya, Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Kamis (27/7/2023).

Usulan untuk bergabung dengan poros Kertanegara bersama Partai Gerindra masih terjadi, seperti yang disampaikan sejumlah Ketua DPD 1 Golkar dalam pertemuan di Bali, Minggu (30/7/2023).

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid mengusulkan partai beringin untuk mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres.

Baca juga: Airlangga Digoyang, Golkar Digoda

“Sebab, Mas Gibran figur anak muda yang mempunyai prospek politik baik dan disenangi generasi milenial,” ujar Nusron pada Kompas.com, Selasa (1/8/2023).

“Sementara, kita tahu mayoritas pemilih usia di bawah 45 tahun,” sambung dia.

Menurut Nusron, usulan sejumlah DPD 1 Golkar dan masukannya bisa dikolaborasikan.

“Kalau misal usulan DPD dan usulan saya dijahit dan diramu juga bagus, Prabowo-Gibran. Ini juga ideal. Tapi sekali lagi, ini namanya usulan,” tutur dia.

Baca juga: JK Tolak Munaslub Golkar, Airlangga: Seluruh Senior Menolak

Meski begitu, Nusron menekankan bahwa amanat musyawarah nasional (Munas) Golkar 2019 telah memberikan mandat penentuan bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) pada Airlangga.

“Semua usulan dari manapun pasti akan dipertimbangkan. Namun, keputusan tetap di tangan Ketum Partai Golkar,” imbuh dia.

Diketahui Golkar tampak tak lagi ngotot untuk mengajukan Airlangga sebagai bacapres maupun bacawapres.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengungkapkan pihaknya juga membuka opsi mengusulkan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil untuk menjadi bakal RI-2.

Di sisi lain, saat ini Golkar telah membentuk tim teknis bersama PDI-P untuk mengatur format kerja sama politik jelang Pilpres 2024.