Dikritik Telat Tentukan Koalisi karena Bergantung ke Penguasa, Golkar: Kita Banyak Pertimbangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) tidak salah ketika berpandangan Golkar telat menentukan arah koalisi lantaran terlalu bergantung dengan penguasa.

Namun, Mekeng menegaskan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto juga tidak bisa disebut salah.

"Yang namanya politik tidak ada yang salah. Pak JK tidak salah. Pak Airlangga atau DPP juga tidak salah," ujar Mekeng saat dihubungi, Selasa (1/8/2023).

Baca juga: Sebut Golkar Telat Tentukan Arah Koalisi, JK: Sangat Tergantung Penguasa, Ini Berbahaya

Mekeng menyampaikan, baik Airlangga maupun Jusuf Kalla pasti memiliki penilaian yang berbeda-beda.

Menurut dia, kedua tokoh tersebut mempertimbangkan berbagai faktor dalam memandang keputusan Golkar saat ini.

"Jadi tidak ada yang salah dan benar," ucap dia.

Lalu, Mekeng menegaskan, Golkar memang partai pemerintah. Dia mengungkit Golkar yang sudah menjadi partai pemerintah sejak pertama kali didirikan.

Maka dari itu, kata dia, Golkar memang berorientasi dan mendengarkan apa kata pemerintah.

Mekeng memastikan, Golkar akan menentukan arah koalisinya sendiri pada akhirnya.

"Bukan tidak mandiri. Pada saatnya dia akan menentukan pilihannya. Cuma kan dia harus memikirkan kondisi secara keseluruhan," ujar Mekeng.

"Kita kan tahu caranya kapan kita tentukan pilihan kita supaya tidak gaduh dalam politik. Ini pembangunan masih panjang loh. Pak Jokowi itu masih 1 tahun setengah (menjabatnya)," kata dia.

Baca juga: JK Tolak Munaslub Golkar, Airlangga: Seluruh Senior Menolak

Sementara itu, Mekeng mengatakan Golkar masih berproses dalam menentukan arah koalisi.

Dia menyebut, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan keputusan krusial.

"Tentunya semua kita berharap pada keputusan itu dibuat, tidak buat gaduh. Dan semua merasa ini sudah waktunya untuk kita putuskan. Jadi kita banyak pertimbangan, kita enggak asal putusin harus ini. Kan kita sudah liat sendiri contohnya, ada partai koalisi tahun lalu sudah main putusin, dan akhirnya ribut, gaduh, enggak karuan," ujar dia.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengkritik sikap partainya yang terlalu lama menentukan koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.