“Tahap 5, penerbitan Sprindik dan Sprinham, serta pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi tahap penyidikan,” ucapnya.
Setelah proses itu selesai. Tahap ke 6 adalah konferensi pers hasil OTT sebagai kewajiban KPK menyampaikan informasi secara terbuka pada publik. Pengumuman dilakukan oleh pimpinan KPK dan pejabat terakit.
Terakhir, tahap 7 adalah penahanan tersangka dan pengembalian saksi-saksi yang diperiksa.
“Saya cukup meyakini pada tahap 1-7, pimpinan KPK mengetahui dan bahkan wajib mengambil keputusan,” imbuh dia.
Baca juga: Alexander Marwata: Saya Tidak Salahkan Penyidik, Penyelidik, atau Jaksa KPK, Ini Kekhilafan Pimpinan
Diketahui KPK menjadi sorotan setelah mengaku khilaf dalam proses penetapan tersangka Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap Rp 88,3 miliar tahun 2021-2023 dari berbagai pihak. Afri adalah prajurit dari TNI Angkatan Udara (AU) yang memiliki pangkat Letkol Adm.
Puspom TNI merasa keberatan dengan penetapan itu karena mestinya menjadi kewenangannya, bukan KPK.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak lantas mengatakan ada kesalahan yang dilakukan oleh penyelidik KPK terkait prosedur penetapan tersangka prajurit TNI dalam tindak pidana korupsi.
“Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI,” ujar Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/7/2023).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.