Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Kompas.com - 20/05/2024, 16:37 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo tidak mengulur-ulur waktu untuk mengumumkan nama anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun permintaan ini merupakan salah satu dari tiga hal yang dia sampaikan saat menyambangi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

"Kami berharap ini prosesnya tidak di-delay (ditunda) sangat lama, karena nanti akan masuk perdebatannya apakah DPR sekarang atau DPR mendatang yang akan melakukan fit and proper test," kata Kurnia usai beraudiensi dengan Deputi V KSP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ia beralasan, pelantikan atau serah terima jabatan komisioner KPK sudah harus dilakukan pada bulan Desember.

Dengan begitu, proses seleksi juga harus mempertimbangkan waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa memilih komposisi pimpinan dan dewas.

Kurnia menyampaikan, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menentukan siapa sosok yang akan duduk di kursi pansel.

Dari segi kriteria, kata Kurnia, presiden perlu memilih seseorang yang memiliki integritas, kompetensi, dan independensi atau tidak memiliki afiliasi maupun kedekatan dengan institusi negara tertentu hingga kelompok politik tertentu.

Ia tak ingin, sejumlah masalah dalam seleksi pansel mengulang kesalahan yang sama di tahun 2019 lalu. Kurnia menilai, pansel yang dibuat pada periode kedua Presiden Jokowi menghasilkan pimpinan KPK bermasalah.

"Mestinya dalam titik itu menjadi evaluasi, apalagi kami mengingatkan kepada KSP ini merupakan momentum akhir bagi KSP, pemerintah, khususnya presiden sebelum nanti purnatugas pada tanggal 20 Oktober untuk mengembalikan citra KPK yang buruk karena revisi UU KPK dan proses pemilihan pimpinan KPK," ucap Kurnia.

Oleh karenanya, ia sekaligus merekomendasikan lebih dari 20 nama kepada Presiden melalui Deputi V KSP. Mereka berasal dari sejumlah latar belakang, yaitu akademisi, praktisi, dan pemerhati isu-isu anti korupsi.

Sayangnya, Kurnia enggan menyebut 20 lebih nama yang direkomendasikannya. Namun ia memastikan, nama-nama yang direkomendasikan cukup mampu memahami permasalahan pemberantasan korupsi secara umum dan pemberantasan korupsi yang ada di lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga: Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029 

Kurnia beranggapan, jika mereka terpilih kelak oleh Presiden, orang-orang tersebut mampu dapat bekerja berdasarkan permasalahan yang ada dan memenuhi sejumlah kriteria, terutama terkait dengan rekam jejak yang bersih dan antikonflik kepentingan.

"Jadi ada lebih dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP. Kami memang tidak memberikan list, hanya 9 saja. Namun kami coba list agar Presiden dapat mempunyai pilihan, tentu pilihan yang mendasarkan pertimbangan integritas, rekam jejak, dan kompetensi," jelasnya.

Sebagai informasi, masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan habis pada Desember mendatang. Pemilihan dimulai dengan pembentukan Pansel oleh presiden.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, presiden terus menggodok nama-nama calon pansel tersebut. Pansel yang tengah digodok ini akan terdiri dari 9 orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Nasional
Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Nasional
Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Nasional
Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi 'Online'

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi "Online"

Nasional
2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang dalam Kasus Korupsi Timah

30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang dalam Kasus Korupsi Timah

Nasional
Jokowi Klaim Serius Perangi Judi 'Online', Pembentukan Satgas Segera Rampung

Jokowi Klaim Serius Perangi Judi "Online", Pembentukan Satgas Segera Rampung

Nasional
Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Nasional
Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan 'Stunting' jika Tak Tercapai

Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan "Stunting" jika Tak Tercapai

Nasional
KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

Nasional
Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Nasional
Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Nasional
Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Nasional
Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com