Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Kompas.com - 21/05/2024, 11:30 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute, M Praswad Nugraha menyebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron seharusnya merasa malu hingga mengundurkan diri dari jabatannya.

Ghufron tengah menghadapi sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan penggunaan pengaruh terhadap pejabat Kementerian Pertanian (Kementan).

Praswad dan koleganya yang tercatat sebagai mantan penyidik dan pegawai KPK itu menyesalkan langkah Ghufron menggugat Dewas ke Pengadilan sampai melapor ke Bareskrim Mabes Polri untuk mempertahankan jabatannya,

“Nuruh Ghufron harusnya memiliki rasa malu untuk mengakui kesalahan dan bahkan mengundurkan diri,” kata Praswad dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (21/5/2024).

Baca juga: ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Praswad mengingatkan, KPK bukan saja lembaga penegak hukum yang menangani kasus korupsi.

Lembaga tersebut juga menjadi simbol dalam menjaga etika dari tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan jabatan.

Namun, tindakan Ghufron membuat Praswad ragu KPK bisa mendorong para penyelenggara negara mematuhi etika.

“Bagaimana bisa KPK mendorong kepatuhan etika ketika lembaganya masih dipimpin oleh pihak yang bermasalah secara etika,” ujar Praswad.

Ia meminta Dewas KPK tidak ragu dalam menjatuhkan putusan sidang etik terhadap Ghufron yang akan dibacakan hari ini.

Sebab, putusan mereka dilindungi Undang-Undang KPK.

Baca juga: Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

 

Proses etik itu juga berbeda dengan persoalan tata usaha negara (TUN) sehingga tidak tepat jika digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Praswad, gugatan Ghufron di PTUN hanya menyangkut surat pemanggilan yang dilayangkan Dewas KPK untuk menjalani pemeriksaan etik.

Ia memandang, seharusnya sengketa tersebut diajukan ke Ombudsman RI ketimbang PTUN Jakarta karena masih dalam tahap tindakan administratif.

“Nurul Ghufron mendasarkan pada surat pemanggilan sehingga putusan etik berada diluar objek sengketa sehingga seharusnya tetap dapat dibacakan oleh Dewan Pengawas KPK,” tutur Praswad.

Sebelumnya, Ghufron tersandung masalah etik karena menghubungi pejabat Kementan untuk memutasi pegawai berinisial ADM.

Halaman:


Terkini Lainnya

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Nasional
Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Nasional
Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Nasional
PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

Nasional
Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nasional
Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Nasional
PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

Nasional
Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Nasional
KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

Nasional
Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com