Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga dan Ketua Dewan Pakar Kompak Tepis Rencana Munaslub Golkar

Kompas.com - 14/07/2023, 05:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kompak membantah adanya rencana pergantian ketua umum Golkar lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Airlangga menyatakan, siapa pun yang berminat menjadi ketua umum Golkar dapat bertarung di musyawarah nasional (munas) berikutnya pada tahun 2024.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub), munas (tahun) 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar ke 2024," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Airlangga ke Pencetus Munaslub Golkar: Kalau Mau Jadi Ketum, Tunggu 2024

Airlangga pun mengeklaim bahwa Golkar tetap solid meski ada isu munaslub yang berembus dalam beberapa waktu terakhir.

Usul menyelenggarakan munaslub ini sebelumnya didorong oleh sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar.

Mereka ingin menggulirkan munaslub dengan tujuan melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum karena tidak ada kepastian mengenai arah politik Golkar menjelang Pemilu 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Menjawab hal tersebut, Airlangga menegaskan bahwa sikap politik Golkar pada Pilpres 2024 sudah diputuskan dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada Juni 2023.

Rakernas tersebut memberi mandat kepada Airlangga untuk menetapkan calon presiden, wakil presiden, dan koalisi yang dipilih oleh Golkar.

Baca juga: Klaim Tetap Solid, DPP Golkar: Tidak Satu Pun Pengurus DPD Usulkan Munaslub

Airlangga pun mengeklaim bahwa partainya masih mematangkan langkah-langkah yang hendak diambil untuk menghadapi Pilpres 2024.

Hal ini ia sampaikan untuk merespons rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar agar segera mendeklaraasikan pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak," ujar Airlangga.

Bantah Rekomendasikan Munaslub

Dewan Pakar Golkar pun membantah pihaknya merekomendasikan munaslub untuk melengserkan Airlangga.

Isu munaslub ini awalnya dihembuskan oleh salah seorang anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam, yang menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar tahun 2019.

Baca juga: Golkar Ungkap Peluang Ridwan Kamil di Pilpres, Meski Masih Dorong Airlangga Maju

Ridwan menyebutkan, yang ingin dievaluasi terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.

“Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com