Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuk Bursa Bakal Cawapres Ganjar, Ridwan Kamil: Saya Anggota Golkar, Dukung Airlangga

Kompas.com - 13/07/2023, 22:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya mengikuti keputusan Partai Golkar untuk mendukung Ketua Umum Airlangga Hartato sebagai bakal calon presiden (capres).

Hal ini disampaikan Ridwan Kamil merespons pernyataan PDI-P yang menyebut dirinya masuk kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

"Saya sampaikan sampai hari ini saya mendukung Pak Airlangga karena saya anggota Partai Golkar," kata Ridwan Kamil di kawasan Cideng, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Gubernur Jawa Barat ini pun menilai wajar dirinya masuk bursa bakal cawapres Ganjar sebagai sebuah dinamika politik.

Baca juga: Golkar Ungkap Peluang Ridwan Kamil di Pilpres, Meski Masih Dorong Airlangga Maju

Namun, pria yang karib disapa Kang Emil ini berpandangan bahwa elektabilitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Airlangga tidak bisa dibaca sebagai sebuah kesimpulan.

"Jadi kita ikuti saja, tapi saya taat patuh pada Pak Airlangga dan Partai Golkar," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga irit bicara ketika ditanya kemungkinan dirinya dipercaya oleh Golkar untuk menjadi calon wakil presiden.

"Saya tidak bisa berandai-andai," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Ridwan Kamil masuk dalam bursa kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

"Jadi, apa yang disebut Presiden Jokowi, ada Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Pak Basuki Hadimuljono, dan sebagainya, sehingga apa yang saya sampaikan tadi betul," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Di Sebelah Ridwan Kamil, Jokowi Sebut Sudah Kantongi 1-2 Calon Pj Gubernur Jabar

Menurut Hasto, sosok Ridwan Kamil patut diapresiasi karena bisa menginisiasi pembangunan 11 monumen Bung Karno.

"Tentu kami memberikan apresiasi terhadap hal tersebut, meskipun terkait dengan siapa yang nanti akan ditetapkan sebagai cawapres mendampingi Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega bersama dengan ketua umum partai pada momentum yang tepat tentu saja berkonsultasi dengan Presiden Jokowi akan diumumkan," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga sudah menyampaikan bahwa nama-nama bakal cawapres masih dalam tahap kajian.

"Ibu Mega sendiri kan mengatakan, saat ini dalam kajian yang sangat dinamis, ada 10 bakal calon wakil presiden," kata Hasto.

Baca juga: Mengaku Tidak Bisa Menolak jika Disurvei sebagai Kandidat Cawapres, Ridwan Kamil Tegaskan Patuh pada Keputusan Golkar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com