Airlangga dan Ketua Dewan Pakar Kompak Tepis Rencana Munaslub Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kompak membantah adanya rencana pergantian ketua umum Golkar lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Airlangga menyatakan, siapa pun yang berminat menjadi ketua umum Golkar dapat bertarung di musyawarah nasional (munas) berikutnya pada tahun 2024.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub), munas (tahun) 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar ke 2024," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Airlangga pun mengeklaim bahwa Golkar tetap solid meski ada isu munaslub yang berembus dalam beberapa waktu terakhir.

Usul menyelenggarakan munaslub ini sebelumnya didorong oleh sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar.

Mereka ingin menggulirkan munaslub dengan tujuan melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum karena tidak ada kepastian mengenai arah politik Golkar menjelang Pemilu 2024.

Menjawab hal tersebut, Airlangga menegaskan bahwa sikap politik Golkar pada Pilpres 2024 sudah diputuskan dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada Juni 2023.

Rakernas tersebut memberi mandat kepada Airlangga untuk menetapkan calon presiden, wakil presiden, dan koalisi yang dipilih oleh Golkar.

Airlangga pun mengeklaim bahwa partainya masih mematangkan langkah-langkah yang hendak diambil untuk menghadapi Pilpres 2024.

Hal ini ia sampaikan untuk merespons rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar agar segera mendeklaraasikan pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak," ujar Airlangga.

Bantah Rekomendasikan Munaslub

Dewan Pakar Golkar pun membantah pihaknya merekomendasikan munaslub untuk melengserkan Airlangga.

Isu munaslub ini awalnya dihembuskan oleh salah seorang anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam, yang menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar tahun 2019.

Ridwan menyebutkan, yang ingin dievaluasi terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.

“Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menuding isu munaslub sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin itu.

"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar, padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," kata dia.

Menurut Agung, yang mesti dilakukan saat ini oleh DPP Partai Golkar adalah mengintensifkan mesin partai untuk bergerak menyapa rakyat.

Di sisi lain, ia menilai Airlangga mesti diiberikan waktu untuk menentukan pasangan calon wakil presiden, termasuk dengan mitra koalisi.

“Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” kata Agung.