Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Minta Isu Munaslub Pencopotan Airlangga dari Ketum Golkar Dihentikan

Kompas.com - 13/07/2023, 22:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta agar isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terkait pencopotan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Golkar dihentikan.

Pasalnya, Dewan Pakar Golkar sama sekali tidak menyinggung isu Munaslub dalam tiga poin rekomendasi kepada DPP Golkar beberapa waktu lalu.

"Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," ujar Agung Laksono dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Agung juga menegaskan bahwa dirinya menolak adanya pelaksanaan Munaslub.

Baca juga: Ketua Dewan Pakar Golkar Tolak Munaslub Pencopotan Airlangga, Cium Ada Penumpang Liar

Ia mengatakan, rekomendasi Dewan Pakar kepada pengurus pusat Golkar adalah untuk menguatkan semangat kader partai di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” kata Agung Laksono.

Agung pun curiga isu Munaslub Partai Golkar sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ia mengatakan, rekomendasi Dewan Pakar tidak sama sekali berkaitan dengan Munaslub.

“Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan mengembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar," ujar Agung.

Baca juga: Klaim Tetap Solid, DPP Golkar: Tidak Satu Pun Pengurus DPD Usulkan Munaslub

Sebagai informasi, rencana Munaslub Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum terus bergulir meski isu tersebut sudah dibantah.

Pada Rabu (12/7/2023), sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers untuk mendorong adanya Munaslub.

"(Munaslub untuk) menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Rabu.

Selain Lawrence, hadir pula dalam konferensi pers tersebut anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, politikus senior Golkar Zainal Bintang, dan sekitar 10 kader Golkar lainnya.

Baca juga: Wacana Munaslub Dinilai Terlambat, Waketum Golkar: Kalau Mau, 2 Tahun Lalu

Lawrence mengatakan, pernyataan sikap ini diadakan karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.

Ia menilai bahwa hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar. Tetapi, koalisi kedua partai ini sulit memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 karena elektabilitas kedua partai tersebut hanya berkisar di angka 21 persen.

“Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujar Lawrence.

Ia juga menilai bahwa Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024 juga tak kunjung bergerak.

“Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres buang uang? Enggak ada. Buang itu triliunan lho,” kata Lawrence.

Baca juga: Soal Desakan Politisi Senior Golkar Lengserkan Airlangga, Lodewijk: Enggak Ada Usulan Munaslub

Sementara itu, Ridwan Hisjam mengungkapkan, perlu ada tokoh yang super hebat untuk menggantikan Airlangga. Mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan.

“Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal enam bulan (Pemilu 2024) sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat, sudah super, hebat lagi,” kata Ridwan, Rabu.

Beberapa sosok itu antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Nama-nama itu disebut karena memiliki jabatan yang setara dengan Airlangga. Tetapi, di antara nama itu, hanya Luhut yang merupakan kader Golkar.

Ridwan juga menyebut sejumlah nama lagi, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Baca juga: Elite Golkar Masih Solid, Wacana Munaslub Diprediksi Sulit Terwujud

Awal mula isu Munaslub Golkar

Isu munaslub Golkar sebelumnya digulirkan Ridwan Hisjam yang menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2019.

Ia mengatakan, yang ingin dievaluasi terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.

“Ya, apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munasub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya lagi.

Baca juga: Airlangga Klaim Tak Ada Rencana Munaslub Golkar untuk Dongkel Dirinya

Belakangan diketahui bahwa rapat Dewan Pakar itu menghasilkan rekomendasi agar Golkar segera membentuk koalisi baru dan Airlangga mendeklarasikan sebagai bakal calon presiden.

Dalam surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Agung Laksono itu juga tidak ada arahan untuk mencopot Airlangga dari kursi ketua umum lewat munaslub.

"Bukan seperti yang Ridwan Hisjam katakan. Itu kan pikiran dia sendiri, omongan dia sendiri. Di luar konteks persidangan kami dewan pakar. Jadi, ya saya juga sesalkan berita-berita seolah-olah atas namakan dewan pakar. (Rekomendasi) dewan pakar yang you pegang itu," ujar Agung, Selasa (11/7/2023).

"Rekomendasinya seperti itu, seperti yang tertulis. Bukan seperti yang disampaikan Ridwan Hisjam. Dewan pakar seolah-olah provoke untuk menyelenggarakan Munaslub. Tidak begitu. Golkar solid, stabil. Ketum tetap kuat. Enggak ada masalah," katanya lagi.

Baca juga: Ketua Dewan Pakar Golkar Tolak Munaslub Pencopotan Airlangga, Cium Ada Penumpang Liar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com