Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Dewan Pakar Golkar Tolak Munaslub Pencopotan Airlangga, Cium Ada "Penumpang Liar"

Kompas.com - 13/07/2023, 19:29 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan pihaknya menolak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terkait pencopotan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Agung Laksono mengatakan, rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar baru-baru ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan pemenangan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres).

“Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” ujar Agung dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Klaim Tetap Solid, DPP Golkar: Tidak Satu Pun Pengurus DPD Usulkan Munaslub

Agung menduga bahwa isu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar sengaja dikait-kaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar Golkar.

Bahkan, menurutnya, isu Munaslub ini merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu kekompakan Partai Golkar yang saat ini solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Agung juga mencurigai adanya "penumpang liar" di dalam internal Golkar.

“Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan mengembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar. Padahal, Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan,” kata Agung Laksono menegaskan.

Baca juga: Elite Golkar Masih Solid, Wacana Munaslub Diprediksi Sulit Terwujud

Agung lantas mendorong Golkar untuk mengintensifkan mesin partai supaya segera bergerak menyapa rakyat.

Selain itu, Airlangga harus diberi waktu untuk menentukan pasangan bakal calon wakil presiden (cawapres), termasuk mitra koalisi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Lebih cepat, lebih baik. Kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg (pemilihan legislatif) 2024,” ujar Agung.

Sebagai informasi, rencana Munaslub Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum terus bergulir meski isu tersebut sudah dibantah.

Pada Rabu (12/7/2023), sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers untuk mendorong adanya Munaslub.

"(Munaslub untuk) menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Rabu.

Baca juga: Soal Desakan Politisi Senior Golkar Lengserkan Airlangga, Lodewijk: Enggak Ada Usulan Munaslub

Selain Lawrence, hadir pula dalam konferensi pers tersebut anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, politikus senior Golkar Zainal Bintang, dan sekitar 10 kader Golkar lainnya.

Lawrence mengatakan, pernyataan sikap ini diadakan karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com