Salin Artikel

Agung Laksono Minta Isu Munaslub Pencopotan Airlangga dari Ketum Golkar Dihentikan

Pasalnya, Dewan Pakar Golkar sama sekali tidak menyinggung isu Munaslub dalam tiga poin rekomendasi kepada DPP Golkar beberapa waktu lalu.

"Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," ujar Agung Laksono dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Agung juga menegaskan bahwa dirinya menolak adanya pelaksanaan Munaslub.

Ia mengatakan, rekomendasi Dewan Pakar kepada pengurus pusat Golkar adalah untuk menguatkan semangat kader partai di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” kata Agung Laksono.

Agung pun curiga isu Munaslub Partai Golkar sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ia mengatakan, rekomendasi Dewan Pakar tidak sama sekali berkaitan dengan Munaslub.

“Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan mengembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar," ujar Agung.

Pada Rabu (12/7/2023), sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers untuk mendorong adanya Munaslub.

"(Munaslub untuk) menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Rabu.

Selain Lawrence, hadir pula dalam konferensi pers tersebut anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, politikus senior Golkar Zainal Bintang, dan sekitar 10 kader Golkar lainnya.

Lawrence mengatakan, pernyataan sikap ini diadakan karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.

Ia menilai bahwa hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar. Tetapi, koalisi kedua partai ini sulit memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 karena elektabilitas kedua partai tersebut hanya berkisar di angka 21 persen.

“Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujar Lawrence.

Ia juga menilai bahwa Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024 juga tak kunjung bergerak.

“Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres buang uang? Enggak ada. Buang itu triliunan lho,” kata Lawrence.

Sementara itu, Ridwan Hisjam mengungkapkan, perlu ada tokoh yang super hebat untuk menggantikan Airlangga. Mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan.

“Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal enam bulan (Pemilu 2024) sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat, sudah super, hebat lagi,” kata Ridwan, Rabu.

Beberapa sosok itu antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Nama-nama itu disebut karena memiliki jabatan yang setara dengan Airlangga. Tetapi, di antara nama itu, hanya Luhut yang merupakan kader Golkar.

Ridwan juga menyebut sejumlah nama lagi, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Ia mengatakan, yang ingin dievaluasi terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.

“Ya, apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munasub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya lagi.

Belakangan diketahui bahwa rapat Dewan Pakar itu menghasilkan rekomendasi agar Golkar segera membentuk koalisi baru dan Airlangga mendeklarasikan sebagai bakal calon presiden.

Dalam surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Agung Laksono itu juga tidak ada arahan untuk mencopot Airlangga dari kursi ketua umum lewat munaslub.

"Bukan seperti yang Ridwan Hisjam katakan. Itu kan pikiran dia sendiri, omongan dia sendiri. Di luar konteks persidangan kami dewan pakar. Jadi, ya saya juga sesalkan berita-berita seolah-olah atas namakan dewan pakar. (Rekomendasi) dewan pakar yang you pegang itu," ujar Agung, Selasa (11/7/2023).

"Rekomendasinya seperti itu, seperti yang tertulis. Bukan seperti yang disampaikan Ridwan Hisjam. Dewan pakar seolah-olah provoke untuk menyelenggarakan Munaslub. Tidak begitu. Golkar solid, stabil. Ketum tetap kuat. Enggak ada masalah," katanya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/22065471/agung-laksono-minta-isu-munaslub-pencopotan-airlangga-dari-ketum-golkar

Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke