KPK Kembali Panggil Prajurit TNI Jadi Saksi Kasus Jual Beli Perkara di MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil prajurit TNI Angkatan Darat (AD) yang menjadi saksi kasus dugaan suap jual beli perkara di Mahkamah Agung (MA).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini tim penyidik memanggil prajurit TNI AD bernama Albar.

Menurut Ali, yang bersangkutan bakal dimintai keterangan sebagai saksi dari tersangka Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan eks pengusaha yang menjadi penghubung suap, Dadan Tri Yudianto.

"Penugasan pada Mahkamah Agung," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

Baca juga: KPK Sita Dokumen dari Staf Sekretaris MA

Selain itu, tim penyidik KPK juga memanggil satu saksi lain, seorang karyawan Bank Mandiri bernama isye Fitril Yuliastuti.

Namun, Ali belum membeberkan materi pemeriksaan kedua saksi tersebut.

Sebelum memanggil Albar, tim penyidik juga telah meminta prajurit TNI lainnya hadir ke KPK pada 31 Mei 2023. Mereka adalah Bagus Dwi Cahya dan Danil Afrianto.

Pada hari yang sama, penyidik juga memanggil Hakim Tinggi Pengadilan Militer Jakarta Kolonel Hanifan Hidayatullah, Jaksa dari Kejaksaan Agung, Hakim Agung Prim Haryadi.

KPK belum mengumumkan kehadiran para saksi kecuali Jaksa Dody dan Hakim Agung Prim Haryadi saat itu.

Baca juga: Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diperiksa Penyidik KPK Soal Dugaan Suap di MA

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, para saksi dipanggil karena dinilai terkait dengan perkara suap di MA.

"Kenapa kami memanggil yang bersangkutan sebagai saksi tentunya karena memang yang bersangkutan memiliki hubungan dengan perkara ini sehingga keterangannya diperlukan oleh penyidik," kata Asep kepada wartawan pada 7 Mei 2023.

KPK secara resmi telah mengumumkan Hasbi Hasan dan eks Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka dugaan suap jual beli perkara di MA.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, Dadan diduga menjadi penghubung penyuap hakim agung, Heryanto Tanaka dengan Hasbi. Ia membantu pengondisian putusan dengan imbalan.

Baca juga: Alasan KPK Panggil Hakim Pengadilan Militer dan Prajurit TNI di Kasus Dugaan Suap MA

Tanaka kemudian menyerahkan uang Rp 11,2 miliar melalui tujuh kali transfer kepada Dadan.

“Sebanyak 7 kali transfer dengan total sekitar Rp 11,2 miliar,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta pada 6 Juni 2023.

Tanaka selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana meminta MA menyatakan ketua pengurus koperasi itu, Budiman Gandi Suparman divonis bersalah dan dipenjara.

Ia juga meminta melalui Dadan agar kerja-kerja pengacaranya, Theodorus Yosep Parera mengkondisikan persidangan dari jalur bawah, yakni PNS di MA, berjalan lancar.

Menurut Ghufron, perkara hasbi dan Dadan merupakan tindak lanjut dari penyidikan, penuntutan, dan fakta-fakta hukum persidangan Hakim Agung Gazalba Saleh dan terdakwa lainnya.

Adapun Gazalba Saleh merupakan hakim agung yang diduga menerima suap untuk menyatakan Budiman bersalah.

Baca juga: KPK Panggil Hakim Agung Prim Haryadi dan Ketua Kamar Pidana MA