Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Diskusi dengan Jokowi soal Stunting, Gus Imin: Pemerintah Tidak Bisa Jalan Sendiri, Butuh Partisipasi Masyarakat

Kompas.com - 12/06/2023, 13:15 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, stunting adalah ancaman serius sehingga memerlukan penanganan yang serius.

Pria yang akrab disapa Gus Imin itu mengaku pernah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah stunting.

"Saya pernah diskusi bersama presiden dan kami memiliki kesimpulan yang sama bahwa dalam menangani stunting, pemerintah tidak mungkin jalan sendiri, butuh partisipasi dari masyarakat,” ungkap Gus Imin melalui keterangan persnya, Senin (12/6/2023).

Dia mengatakan itu usai menghadiri pertemuan dengan salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat se-Jawa Tengah (Jateng) di Semarang, Minggu (11/6/2023).

Untuk itu, Gus Imin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah stunting yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah.

Baca juga: RUU Kesehatan Tuai Kontroversi, Gus Imin: Harus Dibahas Tuntas dan Tidak Buru-buru

“Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat. Ibu-ibu muda juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Organisasi kemasyarakatan, pimpinan-pimpinan perempuan, dan Fatayat NU bisa mengambil peran itu," katanya dalam siaran pers, Senin (12/6/2023).

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai peran Fatayat NU tidak bisa optimal jika tidak dibantu pemerintah.

“Pemerintah harus memberikan dorongan agar semua pihak terlibat menangani stunting di kekinian maupun yang terus berproses," terangnya.

Gus Imin menyebutkan, stunting adalah problematika yang tidak kunjung selesai karena akan menjadi mata rantai pola konsumsi dan gizi.

"Salah satu ancaman stunting baru kita adalah anak-anak yang sulit makan kemudian dipaksakan makan ala kadarnya karena banyak orangtua memberikan konsumsi makanan di bawah standar gizi yang dibutuhkan. Itu ancaman stunting yang serius," jelasnya.

Gus Imin juga menekankan pentingnya penanganan stunting agar tidak berfokus hanya di wilayah pedesaan, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya stunting juga menimpa anak-anak yang hidup di perkotaan.

Baca juga: Cegah Stunting, Komisi E DPRD Minta Pemprov DKI Lengkapi Fasilitas Posyandu dan Puskesmas

"Stunting tidak hanya di desa, di kampung-kampung, atau di daerah yang jauh. Stunting juga ada di kota-kota karena sudah menyangkut kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com