PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, partainya masih teguh bersikap memperjuangkan sistem proporsional terbuka dalam Pemlihan Legislatif (Pileg) 2024.

Alasannya karena saat ini tahapan pemilu sudah berjalan, dan kemungkinan akan sulit beradaptasi ketika tiba-tiba diubah menjadi sistem proporsional terbuka.

"Ya kami masih menginginkan sistem pemilu ini masih sama dengan Pemilu yang sebelumnya (terbuka), karena apa? Karena mekanisme tahapan Pemilu ini sudah berjalan, sehingga akan berbelok ketika sudah berjalan kan tentu akan mengalami kesulitan," ujar Mardiono saat ditemui di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Baca juga: PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Meski demikian, Mardiono menambahkan, PPP siap atas segala kemungkinan yang diputuskan oleh MK terkait perkara tersebut.

Hanya saja, dia berharap agar MK bisa lebih bijaksana memutuskan perkara di tengah proses Pemilu yang sedang berjalan.

"Pada prinsipnya kami siap, tetapi lagi-lagi tadi, akan lebih arif dan bijaksana apabila kemudian MK itu memutuskan dengan berbagai pertimbangan dan kondisi, karena Pemilu itu sudah tahapan dimulai," imbuh dia.

Sebagai informasi, isu terkait sistem proporsional terbuka kembali ramai dibicarakan setelah Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut putusan MK sudah bocor dan menetapkan Pileg dengan Sistem Proporsional Tertutup.

Baca juga: PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Denny mengatakan, ia mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan Nomor 114/PPU/XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," tulis Denny dalam akun Instagram pribadinya @dennyindryana99, dikutip Minggu (28/5/2023).

Denny mengungkapkan, putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK.

Dengan jumlah perbandingannya, yakni enam hakim berbanding tiga hakim. Sayangnya, Denny Indrayana tidak membeberkan identitas sosok yang memberikannya informasi tersebut.

Menurutnya, yang terpenting informasi itu diterimanya dari sumber kredibel.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," tulis Denny Indrayana.