Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Kompas.com - 16/05/2024, 13:45 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menyebut, sudah saatnya pemerintah dan DPR mendesain ulang sistem kepemiliuan di Tanah Air.

Sebab, dia melihat penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) borongan, yakni pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam satu tahun, terbukti tidak efektif.

Ditambah lagi, menurut Titi, persiapan dan penyelenggaraan pemilu borongan tersebut kedodoran di sana-sini. Hal itu berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah berlangsung untuk pilpres dan pileg, serta persiapan Pilkada 2024.

"Politik gagasan tidak muncul di tengah masyarakat, politik uang menggila akibat pengawasan dan penegakan hukum tidak bisa optimal, serta pelaksanaan teknis tahapan pemilu yang karut-marut karena ekses profesionalitas dan integritas penyelenggara yang bermasalah,” kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Oleh karena itu, dia mengatakan, ke depan sebaiknya penyelenggaraan pilpres, pileg, dan pilkada tidak dilakukan pada tahun yang sama.

Titi lantas menyarankan, sistem pemilu dibagi dalam dua model, yakni menyatukan pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah.

"Akan lebih rasional dan logis bagi pemilih, peserta, maupun penyelenggara pemilu apabila pemilu serentak dibagi dua model menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah dengan jeda atau selisih penyelenggaraan selama dua tahun antara satu dengan yang lain,” ujarnya.

Pemilu serentak nasional dilakukan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPD secara bersamaan.

Kemudian, pemilu serentak daerah untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten kota serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan.

"Dengan demikian, beban penyelenggaraan teknis tahapan pemilu akan lebih masuk akal, isu nasional dan isu daerah lebih terkelola baik dan mampu muncul di tengah masyarakat, serta politik gagasan akan lebih punya peluang muncul untuk menjadi narasi dalam kompetisi pemilu,” kata Titi.

Baca juga: Biaya Pemilu Besar, DPR Minta Pemerintah Kaji Kembali Sistem Pemilu yang Sudah Ada

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menyetujui bahwa sistem kepemiluan di Indonesia harus didesain ulang.

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR, Mendagri, penyelenggara pemilu, Rabu (15/5/2024), Tito menyebut salah satunya adalah dengan memisahkan pelaksanaan pilpres dan pileg dalam pemilu.

"Kami sependapat perlu kita lakukan redesigning sistem kepemiluan kita, baik tingkat pusat atau daerah. Bahkan mungkin salah satu opsinya kalau ada pemisahan pilpres dengan pileg, saya juga berpikir baru memahami dari Pak Saan tadi, maksudnya untuk memperkuat sistem presidensial, kenapa disamakan pileg dengan pilpres," ujar Tito.

Dia mengatakan, pemilu ke depannya harus simultan. Sebab, pada Pemilu 2024, pileg DPRD dan pilkada pelaksaannya berbeda padahal sama-sama di wilayah provinsi, kota, kabupaten.

Untuk itu, Tito menyebut pemerintah akan membuat focus group discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai pihak guna merancang ulang sistem kepemiluan.

Baca juga: Mencermati Putusan MK tentang Sistem Pemilu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com