Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Kompas.com - 29/05/2023, 20:22 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, partainya akan mengusulkan dua nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo untuk Pemilu 2024.

"Paling kalau PPP akan mengusulkan sekitar dua nama," ujar Mardiono saat ditemui di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Mardiono belum mau membocorkan nama-nama yang sudah masuk radar tersebut. Namun, dia menambahkan, nama cawapres yang akan diusulkan partainya masih terbuka untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia.

"Nanti pada saatnya akan kita umumkan dua nama itu siapa, yang nanti kita usulkan ke PDI-Perjuangan yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama," imbuh dia.

Baca juga: PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Mardiono juga menyebutkan bahwa terdapat 10 nama yang sempat disinggung PDI-P sebagai cawapres Ganjar.

Nama yang sudah terkumpul tersebut, kata Mardiono, akan dibahas bersama-sama agar bisa lebih mengerucut lagi.

Adapun sebelumnya Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi 10 nama sebagai cawapres Ganjar. Hal itu dikatakan Megawati di Kantor DPP PDI-P, pada Minggu 30 April.

Mardiono melanjutkan, pembahasan cawapres akan dilakukan secara terbatas dan ditentukan oleh para ketua umum partai pendukung Ganjar. Untuk saat ini, Ganjar didukung oleh PDI-P dan PPP.

"Dan sekali lagi karena memang ini domainnya nanti itu ada di Ibu Ketum PDI-P (Megawati) dan dengan ketum PPP nanti," ujar dia.

Baca juga: PPP dan PDI-P Bertemu Siang Ini, Bahas Tim Pemenangan Ganjar

"Akan dibahas secara bersama-sama setelah rampung tentu dari arus-arus bawah ini dalam wkatu yang singkat ini mudah-mudahan kita sudah mengerucut untuk menuju ke arah pasangan itu," kata Mardiono.

Diketahui, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), calon presiden dan wakil presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen di DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional.

PPP bersama PDI-P mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024. Dukungan PPP ini dilakukan setelah PDI-P lebih dulu mendeklarasikan Ganjar.

Baca juga: Kian Dekatnya Sandiaga ke PPP Setelah Masuk Bursa Cawapres Ganjar

Adapun deklarasi PPP ini dilakukan meski partai berlambang kabah tersebut sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Adapun koalisi tersebut belum mempunyai calon untuk menghadapi Pemilu dan dianggap terancam bubar.

Selain Ganjar, terdapat Anies Baswedan yang juga dideklarasikan sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kemudian, terdapat satu koalisi lagi yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gabungan partai dengan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) ini juga belum mendeklarasikan dukungannya terhadap capres tertentu, meski Partai Gerindra terus mendorong Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi capresnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com