Tugas dan Wewenang KPK

KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berikut ini tugas dan wewenang KPK sesuai UU tersebut.

Tugas KPK

Pasal 6

• Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
• Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
• Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 
• Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Wewenang KPK

Pasal 7

• Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
• Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
• Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
• Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 
• Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8

• Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
• Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
• Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib

Pasal 11

• Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang
  • melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  • mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
  • menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

• Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
• Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
• Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
• Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
• Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
• Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
• Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
• Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
• Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Baca juga: Mensos Risma Akui Tengah Rapat Internal Saat KPK Geledah Kemensos

Pasal 13

• Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
• Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
• Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
• Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
• Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
• Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14

• Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
• Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
• Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.