Elektoral Nasdem Dinilai Bakal Tertekan Usai Johnny G Plate Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G bakal memberikan tekanan kepada partai politik tempatnya bernaung, Partai Nasdem, menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Johnny sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Namun, setelah dia ditetapkan sebagai terasangka posisinya saat ini digantikan oleh sejawatnya di Partai Nasdem, Hermawi Taslim.

“Diakui atau tidak, memang dengan penetapan Menkominfo dalam konteks ini Pak Johnny Plate sebagai tersangka, akan memberikan dampak elektoral secara signifikan dan setidaknya memberikan tekanan secara psikologis kepada Partai NasDem,” kata Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, dalam program Kompas Petang di Kompas TV, seperti dikutip pada Jumat (19/5/2023).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Johnny sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Rabu (17/5/2023) lalu.

Baca juga: Nasdem Minta Kejagung Buktikan ke Mana Saja Aliran Dana Korupsi Rp 8 Triliun yang Diduga Libatkan Plate

Johnny diduga terlibat dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

Ahmad menilai, aroma politis terkait hal itu memang tidak bisa dipungkiri meski Kejagung hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penetapan status tersangka terhadap Johnny tidak terkait dengan persoalan politik.

“Memang diakui atau tidak, kalau penegak hukum sudah menetapkan sebuah keputusan untuk menersangkakan siapa pun, maka besar kemungkinan sudah memiliki dua alat bukti yaang kuat. Artinya dalam sisi kasus, sebenarnya itu sudah matang,” ujar Ahmad.

ANTARA FOTO/RENO ESNIR Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara mencapai Rp8 triliun.

Johnny ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan ketiga oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada hari ini, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: KPU Sebut Johnny G Plate Tetap Berhak Jadi Caleg meski Jadi Tersangka

Johnny sudah menjalani 2 kali pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu, yakni pada pada 14 Februari 2023 dan 15 Maret 2023.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Johnny lantas dibawa keluar dari gedung bundar Kejagung dan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda.

Penyidik Kejagung juga sempat menggeledah mobil dinas yang digunakan oleh Johnny.

"Berdasarkan pemeriksaan hari ini setelah kami evaluasi, kami simpulkan terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan (Johnny) diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1-5," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta.

"Tentunya selaku pengguna anggaran dan juga selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," sambung Kuntadi.

Baca juga: Menkominfo Johnny G Plate Disangka Memperkaya Diri dan Salah Gunakan Wewenang

Kuntadi mengatakan, penyidik Kejagung memutuskan menahan Johnny untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Menurut penghitungan, negara mengalami kerugian sebesar Rp 8 triliun dalam kasus itu.

"Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795," kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Awal mula Johnny ikut terseret dalam kasus itu setelah sang adik, Gregorius Alex Plate, diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas dari anggaran BAKTI. Uang yang diterima Alex mencapai Rp 534.000.000.

"Tapi yang jelas itu dana dari BAKTI. Apakah terkait proyek ini atau tidak? Yang kami tahu itu diambil dari anggaran BAKTI," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Korupsi Proyek BTS 4G Seret Plate, PPATK: Rekening yang Diblokir Banyak Sekali

Kuntadi masih belum bisa memberikan penjelasan lanjutan soal aliran dana BAKTI terhadap adik Johnny Plate itu. Sebab, hal itu masih menjadi materi penyidikan.

Kuntadi hanya menegaskan pihaknya masih terus mendalami posisi serta keterkaitan Gregorius Alex Plate dalam proyek BAKTI. Menurutnya, ada kemungkinan Gregorius berkaitan dengan jabatan kakaknya atau Menkominfo.

Sampai saat ini Gregorius masih berstatus sebagai saksi.

Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan melakukan reshuffle untuk mencopot menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem.

"Ya bisa saja (me-reshuffle menteri dari Partai Nasdem)," kata Jokowi di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Jokowi pun merespons santai pengakuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Adapun Surya Paloh menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi kini berada di titik terendah.

Baca juga: Jokowi Bantah Ada Intervensi Politik Penetapan Tersangka Plate: Kejagung Profesional

"Biasa saja, saya biasa saja," kata Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku belum mempunyai rencana menemui Surya Paloh dalam waktu dekat.

Sebagaimana diketahui, hubungan Jokowi dan Surya Paloh diisukan renggang sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada Oktober 2022.

Jokowi beberapa kali tak menghadiri agenda Nasdem. Surya Paloh juga beberapa kali tak diundang di acara pertemuan dengan Jokowi.

Terbaru, Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik pemerintah yakni Ketum PDI Perjuangan, Ketum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa (2/5/2023).

Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan itu. Jokowi terang-terangan menyatakan bahwa tak diundangnya Surya Paloh adalah karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Kebocoran Proyek BTS yang Seret Johnny G Plate: Dikorupsi 80 Persen, 985 Menara Mangkrak

"Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Atas dinamika ini, Surya Paloh pun ditinggalkan oleh Jokowi. Namun, Surya mengaku menghormati keputusan Jokowi tersebut.

“Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya,” katanya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” sambung dia.