Terduga Pelaku Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Dicari Dinilai Langgengkan Impunitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap pemerintah yang menyatakan tidak akan mencari pelaku 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dinilai sama saja melanggengkan impunitas terhadap para pelaku.

"Pemerintah berusaha menitikberatkan penyelesaian non-yudisial dengan tidak akan mencari pelaku. Pernyataan tersebut jelas kembali mempertontonkan impunitas atau kekebalan hukum pada para pelanggar HAM di Indonesia," kata Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, dalam keterangan pers yang dikutip pada Senin (8/5/2023).

Fatia mengatakan, meski pemerintah mengakui telah terjadi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi pemerintah tidak memproses hukum para pelakunya.

Maka dari itu, kata Fatia, dengan menyatakan tidak akan mencari para pelaku 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah sama saja mengubur prinsip dan upaya pengungkapan kebenaran, akuntabilitas dan, pertanggungjawaban dari aktor negara.

Baca juga: Kontras Desak Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Lewat Proses Hukum

"Pemerintah seakan menutup ruang pengungkapan kebenaran karena ada celah untuk mensimplifikasi peristiwa yang terjadi baik kepada korban maupun keluarga korban sebagai kelompok yang terdampak langsung," ujar Fatia.

Fatia mengatakan, jika negara serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah seharusnya berupaya memberikan keadilan melalui pengungkapan kebenaran dan keadilan, terutama bagi para korban, keluarga korban, dan penyintas.

"Bukan justru keadilan dan ruang aman bagi para pelaku pelanggaran HAM berat," ucap Fatia.

Menurut Fatia, pengakuan oleh negara terhadap kasus pelanggaran HAM berat tanpa dibarengi dengan permintaan maaf, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas dalam menyelesaikan kasus itu hanya semu dan tidak dapat memberikan keadilan bagi korban.

Baca juga: Amnesty Internasional: Tak Ada Permintaan Maaf Berarti Negara Tidak Akui Kesalahan Pelanggaran HAM Berat

"Permintaan maaf tentu penting, karena merupakan wujud reparasi simbolis sebagai awal dari upaya mengakui kesalahan dengan sungguh dan menempatkan korban sebagai pihak yang telah dirampas haknya dan harus dihormati," ucap Fatia.

Dia menambahkan, pengakuan dan permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu tentu saja tidak bisa berdiri sendiri.

Pengakuan dan permintaan maaf dari pemerintah harus ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan politik lainnya seperti mengembalikan hak-hak korban dan keluarga korban serta tindakan hukum dengan mengadili para terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

Selain itu, kata Fatia, menurut hukum yang berlaku universal, negara sebagai duty bearer atau pengemban tugas tentu memiliki serangkaian kewajiban yang harus dilakukan secara holistik terhadap kasus pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Tugas itu berupa kewajiban mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menuntut pidana (duty to prosecute), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban (duty to redress) serta kewajiban untuk menjamin tak ada lagi repetisi pelanggaran HAM (non-recurrence).

Pernyataan penolakan menyampaikan permintaan maaf atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan usai rapat membahas kelanjutan penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Mahfud menyatakan pemerintah tidak meminta maaf atas 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu berdasarkan rekomendasi penyelesaian non yudisial.