Amnesty Internasional: Tak Ada Permintaan Maaf Berarti Negara Tidak Akui Kesalahan Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty Interasional Indonesia menilai sikap pemerintah yang tidak mau meminta maaf kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk negara tidak mengakui adanya kesalahan yang terjadi di masa lalu.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, permintaan maaf adalah salah satu penyesalan yang penting dari negara atas pelanggaran HAM berat yang telah terjadi.

"Dengan tidak adanya permintaan maaf, berarti negara tidak mengakui adanya kesalahan, dan pelanggaran HAM berat masa lalu berpotensi terulang kembali," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (5/5/2023).

Pernyataan Usman Hamid tersebut berkaitan dengan sikap pemerintah yang menyebut tidak akan meminta maaf kepada para korban dan penyintas.

Baca juga: Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Usman mengatakan, permintaan maaf kepada korban adalah salah satu bentuk reparasi yang wajib diberikan negara pada korban pelanggaran HAM.

Dia mencontohkan beberapa negara yang melakukan permintaan maaf untuk menarik batas demarkasi masa lalu dan masa kini karena kasus pelanggaran HAM.

Di Chili misalnya, Presiden Patricio Alwyn meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Di Australia, Perdana Menteri Kevin Rudd juga meminta maaf kepada masyarakat Aborigin dan Selat Torres, terutama Generasi yang Hilang (Stolen Generation), atas pemisahan paksa yang dilakukan pemerintah Australia. Bahkan Raja Belanda Willem Alexander meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang jadi korban kekejaman kolonial Belanda masa lalu," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Pilih Naik Mobil ke Lampung Tengah, Gubernur Arinal Bingung Tanya ke Warga Nama Daerahnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah tak akan meminta maaf kepada para korban.

Mahfud mengatakan, pemerintah tidak melakukan itu karena tidak ada dalam rekomendasi yang dibuat oleh tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu (TPPHAM) kepada pemerintah.

"Di dalam rekomendasi penyelesaian non yudisial itu tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu. Tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali terjadinya peristiwa itu," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/4/2023).

"Jadi tidak ada permintaan maaf dan tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Yaitu misalnya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap itu berlaku sebagai ketetapan yang tidak dapat diubah," kata dia.

Selain itu, peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diputuskan oleh pengadilan juga tetap berlaku.

Sehingga, lanjut Mahfud, pemerintah fokus kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk 12 peristiwa.

"Dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah karena menurut undang-undang (UU) menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM," ungkapnya.