Respons Wacana Koalisi Besar, PDI-P Sebut Tak Akan Jalan Sendiri pada Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengatakan, partainya tak akan berjalan sendirian pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Namun demikian, dia belum bisa memastikan dengan partai mana saja PDI-P bakal berkoalisi.

Ini disampaikan Nusyirwan menanggapi wacana pembentukan koalisi besar yang disebut-sebut bakal menggabungkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Tidak mungkin nanti kita hanya sendirian, pasti akan mengajak untuk membangun koalisi," katanya dalam program Kompas Petang Kompas TV, Kamis (6/4/2023).

"Itu sudah terbukti sampai saat ini karena di pemerintahan saat ini tidak hanya PDI-P saja atau yang mengusungnya saja, tapi juga ada partai yang lain," tuturnya.

Baca juga: Saat Bawaslu Terbentur Aturannya Sendiri Soal Bagi-bagi Amplop Kader PDI-P

Nusyirwan mengakui bahwa partainya ingin mengusung kader sendiri sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024. Kendati begitu, dia bilang, keinginan itu tak ada kaitannya dengan rencana PDI-P untuk berkoalisi dengan partai lain.

Menurut Nusyirwan, keinginan partainya mengusung kader sendiri sebagai capres bukan muncul baru-baru ini. Hal itu sudah kerap disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, kata dia, hingga kini Megawati belum mengumumkan sosok capres yang bakal diusung partai banteng untuk pemilu mendatang.

"Jadi sejak awal dahulu pada saat acara-acara partai, Ibu (Megawati) sudah mengatakan bahwa calon presiden itu adalah dari kader partai. Itu tidak ada korelasinya dengan koalisi," ujarnya.

Baca juga: Akui Endorsement Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Tokoh, Sekjen PDI-P: Namanya Juga Presiden

Ditanya soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan lima ketua umum partai politik beberapa waktu lalu, Nusyirwan menilai, itu bukan bagian dari upaya pembentukan koalisi besar. Oleh karenanya, kata dia, PDI-P tak ambil pusing terkait pertemuan itu.

"Jadi tidak tercermin sedikit pun bahwa kehadiran itu adalah dalam rangka untuk pembentukan koalisi, saya tidak melihat itu," tutur mantan anggota DPR RI tersebut.

Sebagaimana diketahui, para ketua umum partai politik pendukung pemerintah bertemu dengan Presiden Jokowi dalam acara "Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI" yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Dalam acara yang diinisiasi oleh PAN itu, Partai Nasdem tak diundang. Sementara, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri turut diundang, namun tak hadir karena beralasan sedang di luar negeri.

Praktis, pertemuan itu hanya dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Ketum Partai Golkar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), dan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang bergabung. Prabowo menilai, kedua koalisi satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Baca juga: PDI-P dan Gubernur Bali Khawatir Kedatangan Timnas Israel Picu Teror, Densus 88 Tak Temukan Ancaman Terorisme

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR. Namun, dia memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata kepala negara kepada awak media.