Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sebut Penjajakan Koalisi Besar Belum Bahas Capres-Cawapres

Kompas.com - 05/04/2023, 13:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, belum ada pembahasan mengenai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk koalisi besar yang terdiri dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Menurutnya, pembahasan nama-nama itu tentu akan dilakukan secara bersama partai-partai yang akan bergabung dalam koalisi tersebut.

Baca juga: PAN Sebut Penjajakan KIB-KIR Bukan untuk Mengusung Ganjar-Erick

Adapun KIB diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Koalisi KIR diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Oleh karena itu, saya tidak mau menanggapi mengenai masalah siapa capres, siapa cawapres. Karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai-partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Adapun hal ini disampaikan Dasco ketika ditanya tentang pernyataan PDI-P yang memberikan sinyal bakal merapat koalisi besar dengan catatan kadernya menjadi capres.

Baca juga: Wacana Koalisi Besar Gabungan KIB dan KIR, PDI-P Jalan Sendiri?

Dasco mengaku belum mengetahui kapan pertemuan selanjutnya dari partai-partai yang diwacanakan membentuk koalisi besar ini.

"Saya belum tahu karena itu, kemarin itu terjadi karena inisiasi dari PAN. Kita belum tahu lagi, nanti tunggu saja perkembangannya untuk pertemuan berikutnya," imbuh dia.

Di sisi lain, Dasco menyebut pertemuan di Kantor DPP PAN masih terlalu dini membahas capres-cawapres Koalisi Besar.

Oleh karena itu, dia mengatakan, Gerindra pun belum terpikirkan untuk menyodorkan nama Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres koalisi besar.

"Iya kalau kemarin kan itu pertemuan lima partai itu kan baru pertemuan awal. Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing masing yang harus kita sama sama dengarkan," tegas Wakil Ketua DPR ini.

Baca juga: Pengamat Sebut Komunikasi KIB-KIR dengan PDI-P Jadi Kunci Jumlah Koalisi di Pemilu 2024

Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

Adapun KIB merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi. “Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi.

Baca juga: PAN Sebut Peluang Kerja Sama KIB-KIR Terbuka Lebar

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” kata Prabowo.

Adapun acara silaturahmi yang diprakarsai PAN itu dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com