Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P Sebut Syarat Capres Partainya Tak Berkaitan dengan Koalisi

Kompas.com - 07/04/2023, 14:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengakui bahwa partainya ingin mengusung kader sendiri sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Namun demikian, dia bilang, keinginan itu tak ada kaitannya dengan rencana PDI-P untuk berkoalisi dengan partai lain.

Ini disampaikan Nusyirwan menanggapi wacana pembentukan koalisi besar yang disebut-sebut bakal menggabungkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Kan itu kalau syarat (mengusung kader PDI-P sebagai capres) itu tidak ada kaitannya dengan koalisi," katanya dalam program Kompas Petang Kompas TV, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Siap Jadi Tuan Rumah, PDI-P Sebut Puan Bakal Undang 5 Parpol Penggagas Koalisi Besar

Menurut Nusyirwan, keinginan partainya mengusung kader sendiri sebagai capres bukan muncul baru-baru ini. Hal itu sudah kerap disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, kata dia, hingga kini memang Megawati belum mengumumkan sosok capres yang bakal diusung partai banteng untuk pemilu mendatang.

"Jadi sejak awal dahulu pada saat acara-acara partai, Ibu (Megawati) sudah mengatakan bahwa calon presiden itu adalah dari kader partai. Itu tidak ada korelasinya dengan koalisi," ujarnya.

Baca juga: Wacana Koalisi Besar KIB dan KIR, Strategi Pengepungan PDI-P buat Pilpres 2024?

Kendati demikian, Nusyirwan mengatakan bahwa partainya tidak akan berjalan sendiri pada Pemilu 2024. PDI-P dipastikan berkoalisi dengan partai politik lain.

Namun, ditanya tentang parpol yang bakal bekerja sama dengan PDI-P, Nusyirwan belum bisa menyampaikan.

"Saat ini sudah bersama-sama. Jadi tidak mungkin nanti kita hanya sendirian, pasti akan mengajak untuk membangun koalisi," katanya.

Lebih lanjut, Nusyirwan menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan lima ketua umum partai politik beberapa waktu lalu bukan bagian dari upaya pembentukan koalisi besar. Oleh karenanya, kata dia, PDI-P tak ambil pusing terkait pertemuan itu.

"Jadi tidak tercermin sedikit pun bahwa kehadiran itu adalah dalam rangka untuk pembentukan koalisi, saya tidak melihat itu," tutur mantan anggota DPR RI tersebut.

Sebagaimana diketahui, para ketua umum partai politik pendukung pemerintah bertemu dengan Presiden Jokowi dalam acara "Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI" yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Dalam acara yang diinisiasi oleh PAN itu, Partai Nasdem tak diundang. Sementara, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri turut diundang, namun tak hadir karena beralasan sedang di luar negeri.

Praktis, pertemuan itu hanya dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Ketum Partai Golkar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), dan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Halaman:


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com