Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Koalisi Besar KIB dan KIR, Strategi "Pengepungan" PDI-P buat Pilpres 2024?

Kompas.com - 07/04/2023, 11:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, mencuatnya wacana koalisi besar merupakan strategi sejumlah partai politik untuk "mengepung" PDI Perjuangan.

Lewat wacana ini, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai tengah berupaya membujuk PDI-P agar bergabung bersama mereka membentuk koalisi baru.

Adapun koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibentuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Wacana koalisi besar merupakan strategi politik untuk 'mengepung' PDI-P agar bersedia menyerahkan golden ticket-nya kepada arus besar partai-partai pemerintah ini," kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Siap Jadi Tuan Rumah, PDI-P Sebut Puan Bakal Undang 5 Parpol Penggagas Koalisi Besar

Umam menduga, koalisi besar cenderung ingin mencalonkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Upaya tersebut tampaknya didukung oleh Presiden Joko Widodo yang belakangan semakin sering melempar sinyal dukungan ke Menteri Pertahanan itu.

Sementara, PDI-P diharapkan bersedia menempatkan kadernya di kursi calon wakil presiden (cawapres).

Kendati demikian, menurut Umam, baik KIR maupun KIB sadar bahwa keinginan itu sulit diterima PDI-P.

Baca juga: PDI-P: Puan Intensif Bicara dengan Para Ketum Parpol agar Gagasan Koalisi Besar Ditindaklanjuti

Oleh karenanya, mereka mewacanakan pembentukan koalisi besar dengan maksud mempersempit langkah partai banteng, sehingga tak ada pilihan selain PDI-P bergabung.

"PDI-P tampaknya juga paham bahwa gerbong koalisi besar tengah mengepung dirinya agar bersedia berpuas diri menempati posisi nomor sebagai posisi cawapres," ujar Umam.

Namun, sebagaimana telah terprediksi, kata Umam, PDI-P enggan didikte oleh agenda koalisi besar tersebut. Partai banteng dinilai sengaja membatasi ruang negosiasinya dengan partai-partai yang mewacanakan koalisi besar.

Ini tercermin dari tidak hadirnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan Ketua Umum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum PKB, Ketum PAN, dan Ketum PPP bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang elektabilitasnya paling besar, PDI-P diyakini enggan jika kadernya hanya ditempatkan di kursi calon RI-2.

"Karena PDI-P memiliki elektabilitas partai yang lebih tinggi, punya capres potensial yang elektabilitasnya juga lebih tinggi, dan bahkan punya golden ticket yang bisa mengusung calon sendiri," kata Umam.

Umam pun menilai, langkah ini mencerminkan keteguhan sikap PDI-P yang tidak mudah tergiur bergabung bersama partai-partai yang hendak mendompleng kekuatan mesin politiknya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com