Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Koalisi Besar KIB dan KIR, Strategi "Pengepungan" PDI-P buat Pilpres 2024?

Kompas.com - 07/04/2023, 11:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, mencuatnya wacana koalisi besar merupakan strategi sejumlah partai politik untuk "mengepung" PDI Perjuangan.

Lewat wacana ini, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai tengah berupaya membujuk PDI-P agar bergabung bersama mereka membentuk koalisi baru.

Adapun koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibentuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Wacana koalisi besar merupakan strategi politik untuk 'mengepung' PDI-P agar bersedia menyerahkan golden ticket-nya kepada arus besar partai-partai pemerintah ini," kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Siap Jadi Tuan Rumah, PDI-P Sebut Puan Bakal Undang 5 Parpol Penggagas Koalisi Besar

Umam menduga, koalisi besar cenderung ingin mencalonkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Upaya tersebut tampaknya didukung oleh Presiden Joko Widodo yang belakangan semakin sering melempar sinyal dukungan ke Menteri Pertahanan itu.

Sementara, PDI-P diharapkan bersedia menempatkan kadernya di kursi calon wakil presiden (cawapres).

Kendati demikian, menurut Umam, baik KIR maupun KIB sadar bahwa keinginan itu sulit diterima PDI-P.

Baca juga: PDI-P: Puan Intensif Bicara dengan Para Ketum Parpol agar Gagasan Koalisi Besar Ditindaklanjuti

Oleh karenanya, mereka mewacanakan pembentukan koalisi besar dengan maksud mempersempit langkah partai banteng, sehingga tak ada pilihan selain PDI-P bergabung.

"PDI-P tampaknya juga paham bahwa gerbong koalisi besar tengah mengepung dirinya agar bersedia berpuas diri menempati posisi nomor sebagai posisi cawapres," ujar Umam.

Namun, sebagaimana telah terprediksi, kata Umam, PDI-P enggan didikte oleh agenda koalisi besar tersebut. Partai banteng dinilai sengaja membatasi ruang negosiasinya dengan partai-partai yang mewacanakan koalisi besar.

Ini tercermin dari tidak hadirnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan Ketua Umum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum PKB, Ketum PAN, dan Ketum PPP bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang elektabilitasnya paling besar, PDI-P diyakini enggan jika kadernya hanya ditempatkan di kursi calon RI-2.

"Karena PDI-P memiliki elektabilitas partai yang lebih tinggi, punya capres potensial yang elektabilitasnya juga lebih tinggi, dan bahkan punya golden ticket yang bisa mengusung calon sendiri," kata Umam.

Umam pun menilai, langkah ini mencerminkan keteguhan sikap PDI-P yang tidak mudah tergiur bergabung bersama partai-partai yang hendak mendompleng kekuatan mesin politiknya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com