Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Kompas.com - 18/05/2024, 12:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang juga pengamat pendidikan, Cecep Darmawan mengatakan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Ristek Nadiem Makarim beserta jajarannya harus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut dia, penjelasan pemerintah diperlukan agar persoalan UKT tidak semakin gaduh.

"Pemerintah harus bertanggung jawab. Dan saya sih berharap ya Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di Dikti coba menjelaskan supaya enggak gaduh," ujar Cecep dalam program yang ditayangkan di YouTube Trijaya FM, Sabtu (19/5/2024).

Baca juga: Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Ia menyinggung soal mahasiswa yang sudah menyampaikan akan ada aksi lanjutan menuntut penjelasan kenaikan UKT.

Menurut Cecep, aksi-aksi seperti itu belum tentu menyelesaikan masalah jika pemerintah terus diam.

Oleh karena itu, ia mengingatkan, jangan sampai hanya pejabat perguruan tinggi yang tampil untuk memberikan penjelasan.

"Kalau mahasiswa sih aksi-aksi semangat, ya. Tapi masalahnya apakah itu juga akan menyelesaikan? Itu harus juga diperhatikan. Jangan sampai mahasiswa demo di mana-mana tapi pemerintahnya diam saja. Yang suruh maju pimpinan perguruan tinggi saja, tapi ke mana pemerintahnya?" tegas dia.

Di sisi lain, menurut dia, alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, juga belum mencukupi.

Sebab, anggaran itu harus dialokasikan untuk berbagai keperluan pendidikan.

Baca juga: Unesa Tak Naikkan UKT 2024, Sekian Biaya Kuliah di Semua Jurusan

"Saya lihat redistribusinya enggak bagus. Kenapa? Kalau hitungan anggaran untuk investasi dan operasional perguruan tinggi saja, itu masih kurang 10 persen. Hitungan saya, ya," kata Cecep.

"Apalagi (dibagi) dengan anggaran di Kemendikbud. Lalu dibagi lagi dengan anggaran Kemendikbud khusus perguruan tinggi. Itu hitungannya hanya puluhan triliun. Yang jelas uang seperti itu tidak akan cukup membiayai pendidikan tinggi kita," tambah dia.

Belakangan ini, ramai diperbincangkan tentang adanya PTN yang menaikkan biaya UKT.

UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayar mahasiswa di setiap semester.

Salah satu PTN yang menaikkan UKT adalah Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah.

Kenaikan UKT Unsoed untuk tahun akademik 2024/2025 mendapatkan protes dari calon mahasiswa baru karena dianggap tidak masuk akal.

Baca juga: UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com