Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Kompas.com - 18/05/2024, 12:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus pengamat pendidikan, Cecep Darmawan, membandingkan besarnya anggaran bantuan pemerintah untuk perguruan tinggi dengan anggaran bantuan sosial (bansos).

Menurut Cecep, alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai pendidikan tinggi di kampus.

Ia menilai, kondisi tersebut terkait dengan keputusan kampus untuk menaikkan besaran uang kuliah tunggal (UKT) yang baru-baru ini menjadi sorotan.

Baca juga: UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

"Anggaran 20 persen (dari APBN) amanat konstitusi dan UU sistem pendidikan nasional itu, seperti apa sih adanya? Saya lihat redistribusinya enggak bagus. Karena kalau hitungan anggaran untuk investasi dan operasional perguruan tinggi saja masih kurang 10 persen. Hitungan saya, ya," ujar Cecep dalam tayangan di YouTube Trijaya FM, Sabtu (18/5/2024).

"Apalagi (dibagi) dengan (kebutuhan) anggaran di Kemendikbud. Lalu dibagi lagi dengan anggaran Kemendikbud khusus perguruan tinggi. Itu hanya hitungannya (tersisa) puluhan triliun," lanjut dia.

Dengan sisa anggaran puluhan triliun rupiah itu, Cecep menyebut tidak cukup untuk membiayai pendidikan tinggi secara nasional.

Ia lantas membandingkan dengan besarnya anggaran bansos lebih dari Rp 400 triliun.

Di sisi lain, jumlah perguruan tinggi dan swasta di Indonesia mencapai ribuan.

"Yang jelas uang seperti itu pasti tidak akan cukup membiayai pendidikan tinggi kita. Bansos aja Rp 400 triliunan lebih. Ini hanya puluhan triliun untuk perguruan tinggi yang sekian banyak," ungkap Cecep.

Baca juga: Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

"Kalau negeri sedikit, tapi ya kalau dibandingkan seluruhnya misalnya berapa? 4.500 perguruan dan perguruan tinggi swasta, itu uang puluhan triliun enggak cukup," lanjut dia.

Sebagai dampak dari masih minimnya anggaran pemerintah itu, perguruan tinggi dilema untuk mencukupi anggaran pendidikannya.

Kondisi seperti itulah, menurut dia, mendorong perguruan tinggi melakukan penyesuaian dengan menaikkan besaran UKT.

Oleh karenanya, Cecep meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim beserta jajarannya mau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan kenaikan UKT di sejumlah PTN.

Menurut dia, penjelasan pemerintah diperlukan agar persoalan UKT tidak semakin gaduh.

"Pemerintah harus bertanggung jawab. Dan saya sih berharap ya Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di Dikti coba menjelaskan supaya enggak gaduh," kata dia.

Baca juga: UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com