Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Dinilai "Offside" soal Sinyal Dukungan ke Prabowo, Keluar dari Wewenang BIN

Kompas.com - 24/03/2023, 11:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dinilai offside atau melewati batas karena menyiratkan dukungan politik buat Prabowo Subianto dengan menyebut bahwa aura Presiden Joko Widodo sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan itu.

Pernyataan Budi Gunawan tersebut dianggap keluar dari koridor tugas dan wewenang BIN sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

"Jika disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN, menurut saya pernyataan itu sebenarnya sudah offside," kata Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Jokowi Diminta Tegur Budi Gunawan karena Beri Sinyal Dukungan ke Prabowo

Sebagai Kepala BIN, kata Fahmi, Budi Gunawan memang punya tanggung jawab ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan.

Namun, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada Presiden, bukan menjadi pernyataan publik. Sebab, klien BIN adalah presiden, bukan masyarakat umum.

"Kalaupun BIN harus ikut bicara di hadapan publik, itu mestinya ya terkait hal-hal yang bersifat mitigasi maupun peringatan dini," ujar Fahmi.

Memang, kata Fahmi, pernyataan Budi Gunawan tak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bentuk dukungan lembaga intelijen negara terhadap Prabowo.

Dia menilai, ucapan Budi merupakan bentuk kegenitannya untuk terlibat dalam isu politik yang sedang ramai diperbincangkan.

Baca juga: Kepala BIN Budi Gunawan: Aura Pak Jokowi Sebagian Sudah Pindah ke Pak Prabowo

Masalahnya, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan Budi dengan perannya sebagai bagian dari komunitas intelijen yang memiliki kapasitas melakukan propaganda, penggalangan, pembentukan persepsi, hingga kontraintelijen.

Bisa saja, ucapan Budi itu memunculkan persepsi bahwa jika Prabowo menang Pilpres 2024, ini karena dukungan dan operasi yang dijalankan BIN.

Atau sebaliknya, sangat mungkin muncul dugaan bahwa jika Prabowo tidak terpilih, BIN dianggap gagal menjalankan misi.

"Itu juga bisa dinilai memperburuk citra demokrasi Indonesia dengan hadirnya kesan bahwa seolah-olah pihak intelijen terlibat mempengaruhi persepsi calon pemilih," kata Fahmi.

Bagaimanapun, lanjut Fahmi, kerja BIN umumnya memang di bawah permukaan, senyap, dan rahasia.

Dengan kewenangan tersebut, cawe-cawe politik sebenarnya bisa saja dilakukan. Publik maupun pihak-pihak lainnya pun tidak bisa menghalangi karena operasi itu umumnya tak terlihat.

"Sulit untuk mengawasi kerja-kerja BIN di bawah permukaan atau yang tidak tampak di mata. Artinya sepanjang tidak ketahuan ya aman-aman saja," ucap Fahmi.

Baca juga: Kritik Budi Gunawan yang Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Nasdem: Kontestasi Urusan Partai, Sadar Diri

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com