Budi Gunawan Dinilai "Offside" soal Sinyal Dukungan ke Prabowo, Keluar dari Wewenang BIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dinilai offside atau melewati batas karena menyiratkan dukungan politik buat Prabowo Subianto dengan menyebut bahwa aura Presiden Joko Widodo sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan itu.

Pernyataan Budi Gunawan tersebut dianggap keluar dari koridor tugas dan wewenang BIN sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

"Jika disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN, menurut saya pernyataan itu sebenarnya sudah offside," kata Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Sebagai Kepala BIN, kata Fahmi, Budi Gunawan memang punya tanggung jawab ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan.

Namun, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada Presiden, bukan menjadi pernyataan publik. Sebab, klien BIN adalah presiden, bukan masyarakat umum.

"Kalaupun BIN harus ikut bicara di hadapan publik, itu mestinya ya terkait hal-hal yang bersifat mitigasi maupun peringatan dini," ujar Fahmi.

Memang, kata Fahmi, pernyataan Budi Gunawan tak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bentuk dukungan lembaga intelijen negara terhadap Prabowo.

Dia menilai, ucapan Budi merupakan bentuk kegenitannya untuk terlibat dalam isu politik yang sedang ramai diperbincangkan.

Masalahnya, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan Budi dengan perannya sebagai bagian dari komunitas intelijen yang memiliki kapasitas melakukan propaganda, penggalangan, pembentukan persepsi, hingga kontraintelijen.

Bisa saja, ucapan Budi itu memunculkan persepsi bahwa jika Prabowo menang Pilpres 2024, ini karena dukungan dan operasi yang dijalankan BIN.

Atau sebaliknya, sangat mungkin muncul dugaan bahwa jika Prabowo tidak terpilih, BIN dianggap gagal menjalankan misi.

"Itu juga bisa dinilai memperburuk citra demokrasi Indonesia dengan hadirnya kesan bahwa seolah-olah pihak intelijen terlibat mempengaruhi persepsi calon pemilih," kata Fahmi.

Dengan kewenangan tersebut, cawe-cawe politik sebenarnya bisa saja dilakukan. Publik maupun pihak-pihak lainnya pun tidak bisa menghalangi karena operasi itu umumnya tak terlihat.

"Sulit untuk mengawasi kerja-kerja BIN di bawah permukaan atau yang tidak tampak di mata. Artinya sepanjang tidak ketahuan ya aman-aman saja," ucap Fahmi.

Agar persoalan ini tak berkepanjangan, Tim Pengawas Intelijen di Komisi I DPR disarankan memanggil Budi Gunawan dan melakukan klarifikasi, apakah pernyataannya itu merupakan sesuatu yang serius atau sekadar gimik belaka.

Bersamaan dengan itu, Presiden Jokowi diminta mengingatkan Budi supaya lebih berhati-hati, seperti ketika kepala negara mengingatkan TNI-Polri untuk netral di pemilu.

"Saya kira Pak Budi Gunawan mestinya juga lebih berhati-hati dan memahami bahwa dirinya tidak memiliki keharusan untuk ikut angkat bicara terkait isu tersebut," tutur Fahmi.

Adapun persoalan ini bermula dari ucapan Kepala BIN Budi Gunawan di acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023). Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Presiden Jokowi hingga Menhan Prabowo.

Dalam sambutannya, Budi menyapa para pejabat yang hadir, tak terkecuali Prabowo. Dia menyinggung kebersamaan Menteri Pertahanan itu dengan kepala negara akhir-akhir ini.

"Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi," kata Budi.

"Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru Beliau," tuturnya.

Budi juga menyinggung kerapnya Prabowo mendampingi Presiden Jokowi turun ke lapangan saat kunjungan kerja. Saat itulah, dia menyebut bahwa sebagian aura Jokowi telah berpindah ke Prabowo.

"Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," katanya.