Profil Saldi Isra, Hakim Konstitusi Pilihan Jokowi yang Jadi Wakil Ketua MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028.

Nama Saldi terpilih melalui pemungutan suara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang dihadiri sembilan hakim konstitusi pada Rabu (15/3/2023).

"Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028," kata Ketua MK Anwar Usman saat memimpin rapat di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/3/2023), disusul ketukan palu.

Baca juga: Saldi Isra Terpilih Jadi Wakil Ketua MK 2023-2028

Dalam rapat tersebut, Saldi memperoleh lima suara, unggul atas Hakim Daniel Yusmic Foekh yang mengantongi tiga suara. Satu hakim konstitusi abstain dalam pemungutan suara Wakil Ketua MK.

Selain memilih Saldi sebagai wakil ketua, rapat pleno juga menetapkan Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2023-2028.

Berikut profil dan rekam jejak Saldi Isra yang bakal memimpin MK bersama Anwar Usman selama lima tahun ke depan.

Profil Saldi Isra

Sebelum menjadi hakim, Saldi Isra dikenal sebagai ahli hukum tata negara dan guru besar Universitas Andalas, Padang.

Siapa sangka, terjunnya Saldi ke bidang hukum bermula dari sebuah kebetulan. Saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, Saldi diterima di Fakultas Hukum Universitas Andalas, pilihan studi terakhirnya.

Baca juga: Jadi Pimpinan MK, Anwar Usman-Saldi Isra Fokus Pemilu 2024 dan Pulihkan Kepercayaan Publik

Namun demikian, pendidikan S1 ditamatkan Saldi dengan gemilang. Pria kelahiran Paninggahan, Solok, Sumatera Barat, 20 Agustus 1968 itu lulus dengan predikat summa cumlaude pada tahun 1995.

Menyandang gelar lulusan terbaik, Saldi langsung dipinang menjadi dosen di Universitas Bung Hatta di Padang hingga Oktober 1995, sebelum akhirnya berpindah ke Universitas Andalas.

22 tahun lamanya Saldi mengabdi di Universitas Andalas sembari menuntaskan pendidikan pascasarjana. Tahun 2001, Saldi meraih gelar Master of Public Administration dari Universitas Malaya, Malaysia.

Lalu, tahun 2009 dia menamatkan pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada dengan predikat lulus cumlaude.

Setahun kemudian atau pada 2010, Saldi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Di sela kegiatannya sebagai pengajar, Saldi aktif menulis di berbagai media massa dan jurnal lingkup nasional maupun internasional.

Ia juga dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus aktivis yang kerap terlibat gerakan antikorupsi.

Sebelum menjadi hakim, Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, bukanlah tempat asing bagi Saldi. Sebab, dia terbilang cukup sering hadir dalam sidang uji materi untuk memberi keterangan sebagai ahli.

Jadi hakim

Kehidupan Saldi berubah ketika dia mengikuti seleksi hakim konstitusi yang dibuka Presiden Joko Widodo pada tahun 2017.

Saat itu, satu kursi hakim konstitusi kosong lantaran Hakum Patrialis Akbar terjerat kasus suap di lingkungan MK.

Baca juga: Drama 3 Babak Pemilihan Ketua MK, Anwar Usman Terpilih Lagi

Dari tiga calon hakim yang mengikuti seleksi, nama Saldi dipilih oleh Presiden Jokowi. Dalam pertimbangannya, Jokowi menilai Saldi memiliki rekam jejak dan kapasitas yang baik di bidang hukum sehingga layak mengemban tugas sebagai hakim konstitusi.

Saldi pun dilantik sebagai hakim konstitusi pilihan Jokowi pada 11 April 2017 di Istana Negara, Jakarta.

Enam tahun menjadi hakim konstitusi, Saldi terpilih menjadi Wakil Ketua MK mendampingi Anwar Usman yang terpilih sebagai ketua.

Sebelumnya, posisi Wakil Ketua MK kosong sejak November 2022 karena eks hakim konstitusi Aswanto dicopot sepihak oleh DPR RI.

Terpilih sebagai Wakil Ketua MK, Saldi pun menyoroti pentingnya soliditas internal menghadapi tahun politik.

Baca juga: Jadi Ketua MK Lagi, Anwar Usman: Jabatan Ini Milik Tuhan

"Karena 2024 (MK) akan menghadapi agenda nasional, sengketa pemilu, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan akan pemilihan kepala daerah juga, soliditas di internal itu menjadi sesuatu yang akan kami jaga ke depan," kata Saldi di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Saldi juga menyinggung perlunya mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga pengawal konstitusi.

Belakangan, MK memang diterpa kontroversi, mulai dari intervensi DPR RI atas komposisi hakim konstitusi secara sepihak, hingga skandal pengubahan substansi putusan perkara yang saat ini sedang diusut Majelis Kehormatan MK.

"Kami tentu akan menghadapi tugas yang tidak ringan ke depan. Dengan 9 hakim konstitusi, kami sudah berdiskusi dari hati ke hati ketika proses awal bahwa kita ke depan harus bekerja memulihkan kepercayaan publik kepada MK," tambah Saldi.