Komisi VI DPR: Pindahkan Depo Plumpang Tidak Cukup, Harus Tegas Larang Permukiman di Sekitarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah konsisten menegakkan aturan larangan permukiman warga di sekitar Depo Pertamina, berkaca dari kejadian kebakaran di Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Sebab, menurutnya, memindahkan Depo Pertamina tidak cukup sebagai solusi.

"Pertamina tidak bisa bekerja sendiri untuk pengamanan obyek vital khususnya depo pertamina. Memindahkan depo adalah solusi yang baik tapi harus diiringi oleh pelarangan kawasan sekitar untuk kepentingan permukiman," kata Sarmuji saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Sarmuji menjelaskan, pemerintah harus turut membantu Pertamina mencari solusi demi menjaga sterilisasi kawasan Depo.

Baca juga: Sebut Orang yang Tak Berhak di Depo Plumpang Harus Pindah, Luhut Singgung soal Pemberian Kompensasi

Menurutnya, ada dua solusi yang mesti dipertimbangkan matang agar kejadian serupa tidak berulang.

"Untuk depo Plumpang bisa dipindahkan atau warga sekitar yang direlokasi," imbuhnya.

Namun, di sisi lain, Pertamina juga diminta memeriksa kesiapan atau kelayakan organ vital di Depo untuk menghindari terjadinya kerusakan yang bisa menimbulkan kebakaran.

Sarmuji menekankan kerja sama antara pemerintah dan Pertamina untuk mencegah terjadinya kebakaran serupa.

"Karena, menyangkut keselamatan nyawa manusia," pungkas Politisi Golkar itu.

Baca juga: Jasad Ibu-Anak Ditemukan Berpelukan Usai Kebakaran Plumpang, Kini Jenazah Ibu Masih di RS Polri

Sebelumnya diberitakan, kebakaran hebat terjadi di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.

Peristiwa ini menyebabkan 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.

Pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang.

Baca juga: Tewas Berpelukan, Dayuh dan Putranya Tak Maju Selangkah Pun dari Warung demi Jaga Amanah Saat Kebakaran di Plumpang

Secara khusus, Presiden menekankan perintahnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (pj) Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," ungkap Jokowi.

"Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," lanjutnya.

Menurut Jokowi, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina.