Kemenkes Dorong Kemenkeu Segera Terapkan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerapkan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Hal ini bertujuan untuk menahan laju obesitas yang menjadi penyebab diabetes dan penyakit tidak menular (PTM) lainnya.

Tercatat dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan dari 10,5 persen di tahun 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, sejatinya, pemerintah sudah mengatur konsumsi kadar gula garam lemak (GGL) melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2013 untuk mengurangi obesitas.

Baca juga: Mengenal Jenis-jenis Pemanis Buatan Pengganti Gula Bagi Penderita Diabetes

Namun menurutnya, penerapan cukai pada minuman berpemanis bisa sangat efektif menurunkan asupan gula berlebih setiap harinya.

"Lebih bagus lagi kalau usulan kami, Kemenkes, ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dijadikan sebagai, terutama untuk gula ya, masuk ke dalam cukai. Itu sangat efektif sebenarnya," kata Maxi dalam konferensi pers Hari Obesitas Sedunia secara daring, Senin (6/3/2023).

Adapun Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, mengatur tentang konsumsi GGL.

Beleid menyebutkan, informasi mengenai kandungan gula garam dan lemak serta pesan kesehatan harus mudah dibaca dengan jelas oleh konsumen.

Jika mengandung GGL berlebih, pesan kesehatan berbunyi "konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 2.000 miligram, atau lemak total lebih dari 67 gram per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung.

Namun Maxi, mengakui, pengawasan soal batasan konsumsi GGL masih belum optimal.

"Permenkes kita memang ada, tapi pengawasannya nanti kita akan ada pertemuan dengan BPOM bicarakan ini setiap bulan untuk implementasi gula garam lemak. Pengawasannya ada di BPOM untuk GGL ada standarnya yang saya kira harus dipatuhi," tutur Maxi.

Baca juga: Tak Cuma Kulik LHKPN Eks Pejabat Bea Cukai, KPK: Kami Punya Data Bank, Saham, Asuransi

Lebih lanjut Maxi menjelaskan, pemerintah telah memiliki beragam rencana aksi nasional untuk mencegah dan menahan laju obesitas yang paling penting untuk diimplementasikan.

Dia pun berkaca pada cara-cara pencegahan di negara lain, termasuk Singapura.

"Upaya-upaya lain saya kira yang penting. Pak Menkes mengatakan berapa kali, kalau di Singapura itu anak sekolah, anak-anak kalau gemuk disuruh lari tiap hari sebelum belajar. Yang paling penting itu upaya preventif jadi bukan cuma dari sisi makanan, tapi dari aktivitas," jelasnya.

Sebagai informasi, penerapan cukai pada minuman berpemanis dinilai makin penting diterapkan, seiring dengan adanya dampak negatif dan biaya tidak langsung yang harus ditanggung akibat konsumsi MDBK, terutama pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Apalagi, Data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2022 menemukan, penduduk RI yang terkena diabetes mencapai 19,5 juta orang. Pada tahun 2045, angkanya berpotensi meningkat menjadi 28,6 juta orang.