JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melontarkan, ada isu bahwa sistem pemilu 2024 akan menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.
Sistem pemilu memang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk diketahui, saat ini Indonesia masih menganut sistem proporsional terbuka.
"Sistem pemilu yang enggak jelas, lalu ada kabar burung bahwa nanti (pemilu) sistem (proporsional) tertutup, Pak Arsul (Anggota Komisi III DPR Arsul Sani)," kata Benny dalam rapat bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Selasa (14/2/2023).
Tak sampai situ, Benny lantas bertanya ke Arsul apakah kabar burung itu benar didapatkan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sudah dapat informasi dari Bapak Presiden, kah? Begitu," tambahnya.
Baca juga: Setahun Jelang Pemilu 2024, Waspadai 4 Isu yang Membahayakan Pemilu 14 Februari
Mulanya, Benny mengungkapkan kekecewaannya karena PPATK tidak membeberkan laporan secara detail terkait aliran dana kasus korupsi dan perjudian.
"Kami ingin menggunakan penjelasan narasi yang bapak pakai data untuk menjalankan tugas pengawasan anggota dewan, kalau begini apa yang kami lakukan," kata Benny.
"Korupsi bagaimana ini, perjudian di mana, siapa judi ini, bagaimana bapak tahu judi. Enggak ada gambaran kita," sambungnya.
Menurut dia, aliran dana dari dugaan kasus korupsi dan perjudian itu perlu ditelusuri.
Baca juga: PPATK Temukan Indikasi Praktik TPPU dalam Proses Pemilu 2024
Terlebih, ia mendengar menjelang tahun politik, ada dana besar yang digunakan untuk persiapan agenda penundaan Pemilu.
"Saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu, pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu, yang enggak nampung lewat bank bisa langsung," beber Benny.
Oleh karena itu, Benny meminta Kepala PPATK menjelaskan lebih detail terkait aliran dana untuk kasus korupsi.
Dia meminta, Kepala PPATK tak hanya membacakan paparan saja. Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dijelaskan dari paparan tersebut.
Baca juga: Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup
Adapun wacana sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup terus dibicarakan hingga kini.
Sebanyak delapan partai politik (parpol) secara terbuka mengumumkan penolakan wacana tersebut diterapkan pada Pemilu 2024.