Rapat Bareng PPATK, Benny K Harman: Ada Dana Besar untuk Tunda Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny K Harman mengungkapkan, adanya dana besar yang digunakan untuk agenda penundaan Pemilu.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Selasa (14/2/2023).

Mulanya, Benny mengungkapkan kekecewaannya karena PPATK tidak membeberkan laporan secara detail terkait aliran dana kasus korupsi dan perjudian.

"Kami ingin menggunakan penjelasan narasi yang Bapak pakai data untuk menjalankan tugas pengawasan anggota dewan, kalau begini apa yang kami lakukan," kata Benny dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Amien Rais: Saya Tidak Tega Jokowi Diturunin Ramai-ramai

"Korupsi bagaimana ini, perjudian di mana, siapa judi ini, bagaimana Bapak tahu judi. Enggak ada gambaran kita," sambung dia.

Menurut Benny, aliran dana dari dugaan kasus korupsi dan perjudian itu perlu ditelusuri.

Apalagi, ia mendengar menjelang tahun politik, ada dana besar yang digunakan untuk persiapan agenda penundaan pemilu.

"Saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu, pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu, yang enggak nampung lewat bank bisa langsung," beber Benny.

Baca juga: Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Oleh karena itu, Benny meminta Kepala PPATK menjelaskan lebih detail terkait aliran dana untuk kasus korupsi.

Dia meminta, Kepala PPATK tak hanya membacakan paparan. Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dijelaskan dari paparan tersebut.

"Korupsi yang jahat itu kok disembunyikan, narkotika jahat juga. Korupsi mana? Tadi hanya ditayangkan teroris itu pun ditayangkan seperti itu, jelaskan kepada kita dari mana masuk siapa yang uang bawa siapa yang terima di sini," tutur politisi Demokrat itu.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kepala PPATK maupun Benny.

Adapun rapat masih berlangsung hingga kini.

Penundaan Pemilu 2024 memang sudah menjadi bahan pembicaraan insan politik maupun masyarakat luas setahun ke belakang.

Terbaru 8 Desember lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo berpandangan wacana itu perlu dipikirkan ulang.

Pasalnya, saat ini Indonesia masih dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 dan bersiap menghadapi ancaman atas berbagai situasi global.