Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Isu penundaan pemilu terus bergaung

Wakil Ketua MPR Arsul Sani tidak memungkiri bahwa masih ada sejumlah pihak yang terus menggaungkan isu penundaan Pemilu 2024.

"Yang saya pahami, sebagaimana juga informasi yang saya dapatkan bahwa di tengah masyarakat juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengusung, mengupayakan penundaan pemilu," kata Arsul saat ditemui di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu kemarin.

Namun, Arsul mengklaim, partai-partai politik sejauh ini tidak ada yang membahas terkait penundaan Pemilu 2024.

Arsul mengatakan, parpol-parpol masih berpikir bahwa Pemilu 2024 sesuai jadwal.

"Kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik, sedang ada atau akan ada pembicaraan tentang penundaan pemilu itu tidak sejauh ini, itu yang ada di kami. Artinya, partai-partai politik sejauh ini masih bekerja pada asumsi bahwa pemilu itu on schedule," kata Wakil Ketua Umum PPP itu.

"Bahwa pemilu itu on schedule, akan berlangsung pada 14 Februari 2024," ucap Arsul.

Baca juga: Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Dinilai tak hormati konstitusi

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) atau Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas, Hadar Nafis Gumay menilai tidak etis jika sejumlah pihak terus menggaungkan polemik sistem proporsional tertutup dan isu penundaan pemilu.

Terlebih, kata Hadar, Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi.

"(Tahapan) pemilu sudah berjalan. Tinggal satu tahun lagi, sekarang masa pencalonan. Jadi tidak sesuai dengan etika berpemilu atau good governance," ujar Hadar saat dihubungi, Minggu.

Hadar juga menilai bahwa MK tidak bisa mengubah aturan dari sistem proporsional terbuka ke tertutup di tengah jalan.

"Kita tidak bisa mengubah di tengah, sekalipun bisa diubah melalui MK. MK seharusnya menjaga ini. Kalau ubah, ubahlah nanti," ucap eks komisioner KPU itu.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Hadar juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus tetap digelar, sebagaimana amanat konstitusi.

"Terang-terang di konstitusi, pemilu 5 tahun sekali. Jangan kita melanggar konstitusi," kata Hadar.

Hadar meminta kepada semua pihak agar melancarkan proses Pemilu 2024. Ia menyoroti sejumlah pihak di parpol yang terus menggaungkan isu penundaan pemilu.

"(Jangan menggaungkan isu penundaan pemilu), apalagi dengan mengatasnamakan kekuatan parpol tertentu, apalagi pemerintah," ujar Hadar.

"Penyelenggara juga tidak boleh bermain-bermain, agar pemilu demokratis," katanya lagi.

Baca juga: Memajukan Demokrasi dan Konsistensi Sistem Proporsional Terbuka