PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar enggan menanggapi panjang permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar PKB tidak menarik nahdliyin ke dalam politik praktis.

Menurutnya, pernyataan itu tak merepresentasikan sikap PBNU.

“Itu staf yang ngomong. Tidak usah ditanggapi. Level staf,” ucap Muhaimin ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Sebelumnya, Ketua Bidang Keorganisasian PBNU, Ishfah Abidal Aziz meminta PKB berpolitik dengan jujur. Ishfah enggan NU dianggap milik partai politik (parpol) tertentu.

Hal itu disampaikan menanggapi mars perayaan 1 abad PBNU yang digubah oleh mustasyar sekaligus mantan Rais Aam PBNU, Ahmad Mustofa Bisri, sebagai suara latar unggahan akun Instagram DPP PKB.

Muhaimin lantas mempertanyakan komentar tersebut.

Baca juga: Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Ia tetap menyiratkan bahwa PBNU memiliki ikatan dengan PKB.

“Siapa yang ngomong gitu? Enggak ada. Yang ngomong siapa dulu? Jangan-jangan partai lain? PBNU tuh afiliasinya ke partai mana?,” imbuhnya.

Diketahui belakangan hubungan antara PKB dan PBNU memanas akibat persoalan mars 1 abad PBNU.

Ishfah pun sempat menuding PKB berupaya untuk memanipulasi hak atau keputusan warga NU.

Baca juga: Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Sementara itu Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PBNU tak mengabaikan sejarah.

Ia menyatakan PKB terbentuk karena diinisiasi sejumlah ulama NU dan pengurus PBNU era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Justru yang perlu diwaspadai itu adalah para penumpang gelap yang menyusup di tubuh PBNU," ujar Jazilul.

"Karena mereka itu yang sering mengatasnamakan NU untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," sambungnya.