Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 31/01/2023, 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai perselisihan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali mencuat kemungkinan bisa mengganggu upaya parpol itu menggalang dukungan dan suara menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Apabila relasi antara elite-elite NU dan elite politik PKB tidak harmonis tentu saja berpotensi menghadirkan gangguan-gangguan terhadap kerja-kerja politik PKB dalam menghadapi Pemilu 2024," kata Bawono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Menurut Bawono, perbedaan pandangan antara elite PBNU dan PKB membuat hubungan kedua belah pihak saat ini merenggang.

Apalagi setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan NU terlalu jauh terseret dalam politik praktis oleh PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk Kepentingan Politik

Akan tetapi, di mata para elite PKB sebenarnya warga Nahdliyin merupakan basis utama pemilih mereka.

Selain itu, para penggagas PKB di era reformasi merupakan tokoh-tokoh NU.

Menurut Bawono, kunci untuk membuka jalan islah antara PBNU dan PKB adalah melalui komunikasi.

Akan tetapi, kata Bawono, hal itu juga yang menjadi ganjalan di antara kedua kubu.

Baca juga: Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

"Yahya Staquf notabene memiliki kedekatan dengan Ciganjur, keluarga almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memang telah membuat semacam ganjalan psikologis untuk Cak Imin untuk dapat melakukan komunikasi secara baik dan lancar," ujar Bawono.

Sebab hubungan Cak Imin dan keluarga Gus Dur sampai saat ini juga kurang harmonis akibat konflik internal di PKB pada masa lalu.

Faktor itu juga yang berdampak terhadap hubungan PBNU dan PKB saat ini.

"Relasi antarelite PBNU dan PKB tidak lagi hangat," ucap Bawono.

Baca juga: PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Seperti diberitakan sebelumnya, perselisihan kedua belah pihak itu kembali mencuat setelah Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyatakan kecewa kepada PKB.

Penyebabnya adalah PKB menggunakan mars peringatan 1 abad hari lahir NU sebagai suara latar, dalam sebuah unggahan kegiatan Sarasehan Nasional Satu Abad NU melalui akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Dalam sarasehan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan partai yang dipimpinnya saat ini menjadi garda terdepan yang memperjuangkan aspirasi politik warga NU.

"Kami sebagai politisi-politisi yang lahir dan dibesarkan oleh NU amat sangat mensyukuri dan siap menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi politik nahdliyin dan aspirasi politik warga NU di tanah air," kata lelaki yang kerap disapa Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Said Aqil: Partai yang Sejalan dan Senapas dengan NU Hanya PKB

Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang juga hadir dalam sarasehan itu menyatakan PKB adalah partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said.

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Secara terpisah Ishfah mengatakan, kegiatan sarasehan nasional PKB itu sarat kepentingan politik praktis.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Sebut Kader NU Agak Madesu gara-gara Politik Pragmatis

Selain itu, kata dia, pemakaian mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Menara Kompas, Jakarta, Senin (30/1/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Menara Kompas, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Padahal menurut Ishfah, sejak Yahya Cholil Staquf memimpin NU pada akhir Desember 2021, dia menyatakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat dalam politik praktis, dan tidak terkait dengan partai politik manapun.

"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah kepada Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Terkait persoalan itu, Yahya justru menyatakan tidak selamanya NU dan PKB sejalan.

Baca juga: Muhaimin Sebut PKB Garda Terdepan Perjuangkan Aspirasi Warga NU

"Ya saya lihat sih dari pengalaman ya, kadang kadang enggak sejalan juga PKB dengan NU itu. Jadi, ya, kan itu lagipula ini bukan soal apakah kita setuju dengan PKB atau tidak, walaupun banyak hal enggak setuju juga," kata Yahya ditemui di Menara Kompas usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Nicholas Ryan Aditya, Vitorio Mantalean | Editor : Dani Prabowo, Bagus Santosa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan

Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan

Nasional
Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Nasional
Hari Raya Nyepi, Menag Ingatkan soal Pengendalian Diri dan Larangan Politik Identitas

Hari Raya Nyepi, Menag Ingatkan soal Pengendalian Diri dan Larangan Politik Identitas

Nasional
Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Nasional
BPKN dan BPSK 'Mandul' Lindungi Hak Konsumen, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Usulkan Kedua Lembaga Digabung

BPKN dan BPSK "Mandul" Lindungi Hak Konsumen, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Usulkan Kedua Lembaga Digabung

Nasional
Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Nyepi 2023, Semoga Kedamaian Senantiasa Memayungi

Jokowi: Selamat Hari Raya Nyepi 2023, Semoga Kedamaian Senantiasa Memayungi

Nasional
RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI

RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI

Nasional
Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot Imbas 'Flexing' Harta Kekayaan

Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot Imbas "Flexing" Harta Kekayaan

Nasional
'Endorsement' Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

"Endorsement" Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

Nasional
Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Nasional
PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

Nasional
PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke