Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/01/2023, 15:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menuding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanipulasi warga NU atau yang kerap disebut Nahdliyin jelang Pemilu 2024 untuk kepentingan politik praktis.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz merespons dihelatnya acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang digelar partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu kemarin.

Muhaimin dalam acara tersebut menyampaikan kepada pers bahwa watak NU adalah kekuatan politik.

"Tidak usah memanipulasi warga NU, dengan manipulatif seperti itu. Silakan berkompetisi, apa yang jadi gagasan dan cita-cita Anda, kalau rakyat mengafirmasi, pasti dipilih," kata Ishfah kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk Kepentingan Politik, PKB Buka Suara

"Dalam acara itu, disampaikan bahwa watak dasar NU adalah politik. Itu tidak benar. Saya minta Ketua Umum PKB baca kembali Muqaddimah Qanun dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama," tambahnya.

Ishfah menegaskan bahwa watak dasar sekaligus landasan dan asas berdirinya NU untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan politik.

Ia menambahkan, Nadhliyin memiliki aspirasi politik yang bebas dan tidak ada satu pun pihak yang punya legitimasi untuk mengarahkannya harus mendukung PKB sekalipun partai itu didirikan oleh para ulama NU dan pengurus PBNU era Gus Dur.

"Jadi, (NU) bukan untuk politik. Oleh karena itu, ketika disampaikan bahwa watak dasar NU itu politik, itu jelas-jelas menyalahi, untuk memanipulasi hak atau keputusan warga NU," ujar Ishfah.

Baca juga: PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Ia menambahkan, bukan baru kali ini saja PKB berupaya untuk mengarahkan suara Nahdliyin.

Menurut Ishfah, PKB harus memulai arah politiknya secara lebih otentik tanpa mengait-ngaitkan diri dengan NU yang memang memiliki basis massa yang besar.

"Kita melihat rekam jejak selama ini, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di PKB ini kan upaya menggalang dukungan dari warga NU. Itu yang dilakukan tanpa diseimbangi dengan perkhidmatan yang cukup terhadap NU," ungkap Ishfah.

"Sudah waktunya PKB berpolitik secara lebih dewasa, jujur, dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Sejak Yahya Cholil Staquf menakhodai NU pada akhir Desember 2021, ia sudah menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis, juga tidak berafiliasi dengan salah satu kubu/partai politik, termasuk PKB yang memiliki keterkaitan historis.

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk Kepentingan Politik

Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang diselenggarakan kemarin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu, turut mengundang Said Aqil Siradj.

Dalam acara itu, Said, yang kalah perolehan suara dari Yahya Staquf dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU akhir 2021 lalu, turut memaparkan bahwa "PKB adalah NU, dan NU adalah PKB".

Said juga mengungkapkan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang sejalan dengan NU. Menurutnya, orang-orang yang berupaya menjauhkan PKB dari NU adalah orang-orang yang "tidak senang dengan Muhaimin".

PKB buka suara

PKB angkat bicara setelah dituding berupaya memanipulasi nahdliyin untuk kepentingan politik praktis jelang Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid justru menganggap ada penyusup di tubuh pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Baca juga: Muhaimin Sebut PKB Garda Terdepan Perjuangkan Aspirasi Warga NU

"Sakkarepmu (suka-suka kamu)! Aku enggak ngurusi mars. Hikmat PKB akan jalan terus dari Satu Abad ini sampai kapan pun," ungkap Jazil kepada Kompas.com, Selasa.

Ia justru menyuruh PBNU tidak mengingkari fakta sejarah bahwa kelahiran PKB dibidani oleh para ulama NU dan pengurus PBNU di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Jazil berujar bahwa hal itu adalah tanggung jawab sejarah dan PKB akan terus memikulnya.

"Justru yang perlu diwaspadai itu adalah para penumpang gelap yang menyusup di tubuh PBNU," ucap dia. "Karena mereka itu yang sering mengatasnamakan NU untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Jazil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Nasional
Hasto Sebut Parpol Hijau Bakal Bergabung, PKB 'Ngaku' Masih Bersama Gerindra

Hasto Sebut Parpol Hijau Bakal Bergabung, PKB "Ngaku" Masih Bersama Gerindra

Nasional
Update 9 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 190 dalam Sehari, Total Jadi 6.809.821

Update 9 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 190 dalam Sehari, Total Jadi 6.809.821

Nasional
Mahfud: Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum sampai 31 Desember 2023

Mahfud: Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum sampai 31 Desember 2023

Nasional
Mafia Gerogoti Lembaga Peradilan hingga Agraria, Alasan Mahfud Buat Tim Reformasi Hukum

Mafia Gerogoti Lembaga Peradilan hingga Agraria, Alasan Mahfud Buat Tim Reformasi Hukum

Nasional
Mahfud: Hasil Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Diserahkan ke Presiden

Mahfud: Hasil Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Diserahkan ke Presiden

Nasional
Prabowo Temui Jokowi Jumat Sore, Istana: Menhan Dipanggil Pak Presiden

Prabowo Temui Jokowi Jumat Sore, Istana: Menhan Dipanggil Pak Presiden

Nasional
Patuhi Putusan MK, Mahfud: Sekali Tak Ikuti, Nanti Berikutnya Pemerintah Juga Membangkang

Patuhi Putusan MK, Mahfud: Sekali Tak Ikuti, Nanti Berikutnya Pemerintah Juga Membangkang

Nasional
Bareskrim Tangkap Satu Buron Kasus Bandar Pabrik Ekstasi di Tangerang

Bareskrim Tangkap Satu Buron Kasus Bandar Pabrik Ekstasi di Tangerang

Nasional
Arab Saudi Respons Protes Kemenag soal Penerbangan Haji Saudia Airlines

Arab Saudi Respons Protes Kemenag soal Penerbangan Haji Saudia Airlines

Nasional
Gelombang II Jemaah Haji Tiba di Makkah, Pasokan Air Bersih Dipantau

Gelombang II Jemaah Haji Tiba di Makkah, Pasokan Air Bersih Dipantau

Nasional
Mahfud Akui Pemerintah Kurang Sependapat dengan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Mahfud Akui Pemerintah Kurang Sependapat dengan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Rijatono Lakka Tegaskan Uang Rp 1 Miliar yang Dianggap Suap adalah Milik Lukas Enembe

Rijatono Lakka Tegaskan Uang Rp 1 Miliar yang Dianggap Suap adalah Milik Lukas Enembe

Nasional
Bawaslu Siapkan Mitigasi Pengawasan Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024

Bawaslu Siapkan Mitigasi Pengawasan Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024

Nasional
Hadapi 2024, Banggar DPR Minta Kementerian Koordinator Konsolidasi Jalankan 8 Kebijakan Jokowi

Hadapi 2024, Banggar DPR Minta Kementerian Koordinator Konsolidasi Jalankan 8 Kebijakan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com