Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Kompas.com - 31/01/2023, 11:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta semua pihak untuk mengakhiri politik identitas.

Pria yang karib disapa Gus Yahya itu menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj yang menyebut bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi satu-satunya partai yang sejalan dan senapas dengan NU.

"Tapi paling penting adalah bagaimana supaya politik identitas itu diakhiri. Supaya identitas tidak dijadikan senjata politik, termasuk identitas NU," kata Yahya ditemui di Menara Kompas usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk Kepentingan Politik

Ia pun menilai bahwa pernyataan Said mengenai hal itu ada benarnya. Sebab, PKB diinisiasi pembentukannya oleh para ulama NU. Namun, ada kalanya PKB dan NU tidak sejalan.

"Ya saya lihat sih dari pengalaman ya, kadang kadang enggak sejalan juga PKB dengan NU itu. Jadi, ya, kan itu lagipula ini bukan soal apakah kita setuju dengan PKB atau tidak, walaupun banyak hal enggak setuju juga," jelasnya.

Menambahkan soal politik identitas, Yahya berharap agar hal itu tidak terus menerus muncul pada masa-masa pemilu selanjutnya. 

Baca juga: Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Ia pun berharap agar para tokoh politik yang mencalonkan diri baik sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 maupun calon presiden di Pilpres 2024, tidak membawa identitas NU.

"Melainkan atas nama kredibilitas masing masing, atas nama track record masing masing, kapasitas masing masing, prestasi masing masing. Jangan lalu mengatasnamakan NU," pungkas Yahya.

Sebelumnya diberitakan, Said Aqil Siradj menyatakan, PKB adalah satu-satunya partai yang sejalan dan senapas dengan NU.

Hal ini ia sampaikan saat berbicara dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang diselenggarakan PKB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said, Senin.

Dia menuturkan, sejarah mencatat bahwa pada 1998 silam ada Tim Lima yang dibentuk PBNU untuk menggagas partai politik untuk menaungi aspirasi warga NU, partai ini kelak menjadi PKB.

Tim Lima itu terdiri dari para pengurus PBNU yang saat itu sedang menjabat yakni dirinya, Ma'ruf Amin, M Dawam Anwar, M Rozky Munir, dan Ahmad Bagja.

Baca juga: Jutaan Nahdliyin Bakal Hadiri 1 Abad NU di Sidoarjo, PBNU Serukan Kader NU Turun Gunung

Tim Lima, kata Said, dibantu oleh Tim Sembilan yang anggotanya juga berlatar belakang kader NU, salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB saat ini.

Ia menyebutkan, Tim Lima dan Tim Sembilan bekerja berbekal surat keputusan dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ketua umum PBNU saat itu.

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Baca juga: Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

"Itu karena enggak senang dengan Pak Muhaimin barangkali yang ngomong gitu itu," imbuh dia.

Said juga berpendapat bahwa nilai-nilai yang dianut PKB dan NU juga sama yakni Islam ahlussunnah wal jamaah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com