Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha menilai penurunan skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 menjadi bukti Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menepati janji kampanye untuk memperkuat upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memerangi rasuah.

Menurut Praswad yang merupakan mantan penyidik KPK, sikap Jokowi yang tidak menepati janji dalam pemberantasan korupsi berdampak terhadap penurunan skor IPK terburuk Indonesia pasca reformasi.

Padahal, kata Praswad, Presiden Jokowi pernah menyatakan akan menambah 1.000 orang penyidik KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, kenyataannya malah berbanding terbalik.

"Alih-alih memperkuat, pelemahan terhadap sendi-sendi antikorupsi terus dilakukan, termasuk malah mengurangi jumlah pegawai KPK melalui pemecatan. Hasilnya, saat ini janji penguatan hanya sekedar menjadi basa-basi belaka," kata Praswad dalam keterangan pers yang dikutip Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Menurut Praswad, alasan Presiden Jokowi melakukan revisi Undang-Undang KPK dengan dalih memperkuat pemberantasan korupsi tidak berdampak.

Bahkan menurut dia pasca revisi beleid itu, ternyata upaya pemberantasan korupsi tidak membaik.

"Dan hari ini faktanya pemberantasan korupsi kita melemah dan terpuruk pada titik terendah," ucap Praswad.

Sebelumnya diberitakan, Transparency International Indonesia (TII) merilis tentang IPK Indonesia pada Selasa (31/1/2023).

Baca juga: IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam laporannya TII menyampaikan skor IPK Indonesia pada 2022 adalah 34/100. Skor itu memperlihatkan penurunan dari pencapaian IPK pada 2021 yang meraih 38/100.

Penurunan Skor IPK pada 2022 itu menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Pada 2021, IPK Indonesia berada pada peringkat 96.

Penurunan skor IPK itu membuat posisi Indonesia semakin mendekati deretan negara-negara terkorup di dunia.

Bahkan di kawasan Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di bawah Malaysia.

"Situasi Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, dalam keterangan pers yang dikutip Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Posisi skor IPK Indonesia pada 2022 sama dengan sejumlah negara yakni Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone.

"Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand," ujar Danang.