IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha meminta masyarakat menyadari janji-janji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pemberantasan korupsi justru bertolak belakang.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi penurunan skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2022, yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (31/1/2023) kemarin.

"Rakyat harus menyadari bahwa narasi-narasi keberpihakan pada sikap antikorupsi tidak lebih dari kata-kata omong kosong tanpa makna. Semakin hari, semakin banyak bukti nyata bahwa rezim pemerintahan ini terus memukul mundur demokrasi dan pemberantasan korupsi," kata Praswad dalam keterangan pers yang dikutip Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Menurut Praswad, jika penurunan IPK Indonesia dibiarkan berlalu tanpa upaya perbaikan dari pemerintah maka dikhawatirkan akan timbul dampak yang signifikan pada sektor lainnya.

Baca juga: ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Sebab, kata Praswad, upaya pemberantasan korupsi adalah faktor yang memungkinkan dan sangat berkaitan bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM), kesehatan ekonomi, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Menurut Praswad yang merupakan mantan penyidik KPK, sikap Jokowi yang tidak menepati janji dalam pemberantasan korupsi berdampak dalam penurunan skor IPK terburuk Indonesia pasca reformasi.

"Alih-alih memperkuat, pelemahan terhadap sendi-sendi antikorupsi terus dilakukan, termasuk malah mengurangi jumlah pegawai KPK melalui pemecatan. Hasilnya, saat ini janji penguatan hanya sekedar menjadi basa-basi belaka," ucap Praswad.

Menurut Praswad, alasan Presiden Jokowi melakukan revisi Undang-Undang KPK dengan dalih memperkuat pemberantasan korupsi juga tidak berdampak.

Baca juga: IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Bahkan menurut dia pasca revisi beleid itu, ternyata upaya pemberantasan korupsi tidak membaik.

"Dan hari ini faktanya pemberantasan korupsi kita melemah dan terpuruk pada titik terendah," ucap Praswad.

Sebelumnya diberitakan, dalam laporannya TII menyampaikan skor IPK Indonesia pada 2022 adalah 34/100. Skor itu memperlihatkan penurunan dari pencapaian IPK pada 2021 yang meraih 38/100.

Penurunan Skor IPK pada 2022 itu menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Pada 2021, IPK Indonesia berada pada peringkat 96.

Baca juga: ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Penurunan skor IPK itu membuat posisi Indonesia semakin mendekati deretan negara-negara terkorup di dunia.

Bahkan di kawasan Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di bawah Malaysia.

"Situasi Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, dalam keterangan pers yang dikutip Kompas.com, Rabu (1/2/2023).