Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

"Saya sih komit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan, saya komit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," ucap Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

PKS mengakui

PKS sebagai salah satu partai yang mendukung Anies menjadi bakal Capres 2024 juga pernah mengakui keberadaan perjanjian politik yang diteken dengan Sandiaga dan Prabowo.

PKS membeberkan tentang perjanjian politik itu pada 27 September 2016.

Hal itu disampaikan Sohibul Iman yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden PKS. Sohibul saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PKS.

Saat itu Sohibul mengatakan, perjanjian politik itu berisi keharusan bagi Anies dan Sandiaga menyelesaikan masa kerjanya memimpin DKI Jakarta hingga 2022.

Baca juga: Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Namun, Sohibul membantah diadakannya perjanjian tersebut untuk menghalangi Anies yang disinyalir memiliki misi mencalonkan diri di Pilpres 2019 dan menjadikan jabatan gubernur DKI sebagai batu loncatan.

"Iya betul ada (perjanjian). Anies-Sandi wajib menuntaskan masa tugasnya sampai 2022. Ini masalah tanggung jawab sebagai gubernur, jadi bukan soal mencalonkan diri di Pilpres," ujar Sohibul melalui pesan singkat, Senin (26/9/2016).

Ia menambahkan, jabatan Gubernur DKI Jakarta merupakan amanah yang harus diemban oleh Anies-Sandi jika mereka menang.

"Sehingga berhenti di tengah jalan tentu tidak etis dan bahkan mungkin menabrak aspek yuridis pula," kata Sohibul.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Bantah ada perjanjian Pilpres

Menurut Sudirman Said yang menjadi perwakilan Anies dalam tim kecil Demokrat, Nasdem, dan PKS, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak pernah mempunyai perjanjian politik soal Pilpres dengan Prabowo.

Sudirman mengungkapkan, yang ada hanya perjanjian antara Anies dan Sandiaga Uno terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian (Prabowo-Anies soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu,” ujar Sudirman Said di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Menurutnya, kala itu Anies dan Sandiaga terikat perjanjian soal utang-piutang untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Sebab, Anies ketika itu tak punya dana yang cukup untuk membiayai proses pemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang,” katanya.