Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kompas.com - 31/01/2023, 09:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Anies Baswedan merupakan langkah maju bagi Koalisi Perubahan.

Setelah ini, Anies didorong untuk bergegas menujuk calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya agar Koalisi Perubahan bisa segera diresmikan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.

"Koalisi Perubahan ini sebaiknya juga segera menentukan siapa pasangan cawapres yang sedianya siap ditunjuk untuk mendampingi Anies pada Pilpres 2024," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Menurut Umam, deklarasi capres-cawapres lebih awal akan memberikan peluang bagi koalisi partai politik untuk menciptakan efek bola salju atau snowball effect.

Bagi Koalisi Perubahan, masa sosialisasi pencapresan Anies akan menjadi lebih panjang sehingga berpotensi meningkatkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal ini penting mengingat tingkat elektoral Anies masih jauh tertinggal di belakang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Selain itu, kata Umam, deklarasi capres-cawapres lebih awal membuka peluang Koalisi Perubahan untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal, sekaligus meraup undecided voters dan swing voters.

"Deklarasi awal pencapresan Anies juga akan memberikan kesempatan kepada Koalisi Perubahan untuk lebih efektif melakukan klarifikasi dan memitigasi serangan-serangan yang barangkali siap dihantamkan oleh lawan politik kepada individu Anies dan gerbong koalisinya," ujarnya.

Baca juga: Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Memang, lanjut Umam, sejak lama pembahasan tentang sosok cawapres masih alot di internal Koalisi Perubahan.

Demokrat bersikukuh mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon RI-2. Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan atau Aher, yang mendampingi Anies.

Terkait ini, ketiga partai disarankan untuk membuka diri dan membahasnya secara terbuka.

"Semua stakeholders koalisi harus membuka diri untuk mendiskusikan secara transparan, apa saja kriterianya dan siapa saja alternatifnya," ucap Umam.

Umam menilai, sosok cawapres Anies harus sesuai dengan kriteria yang pernah diajukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu. Sebab, Nasdem telah memberi keleluasaan buat Anies menunjuk calon pendampingnya.

Cawapres Anies juga hendaknya mampu mendongkrak elektabilitas, mendukung soliditas koalisi, dan kelak mendorong hadirnya pemerintahan yang efektif.

"Jika semua pihak membuka diri, seharusnya sumbatan-sumbatan komunikasi bisa diantisipasi," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com