Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Kompas.com - 06/05/2024, 05:44 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai koalisi pendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Prabowo tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan ke depan.

Diketahui, Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang di antaranya berisi empat partai politik di parlemen, yakni Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pesan dari Luhut bakal dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto.

"Apa yang disampaikan menurut saya enggak ada masalah dan bisa jadi bahan pertimbangan juga oleh Pak Prabowo dalam nantinya menyusun kabinet Prabowo-Gibran," kata Dasco kepada Kompas.com, Jumat (3/5/2024).

Namun, Dasco mengatakan, Prabowo belum memutuskan seperti apa susunan kabinet yang akan dipimpinya selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

PAN sebut Prabowo pilih yang terbaik

Terpisah, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini bahwa Prabowo pasti akan memilih orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan mendatang.

Apalagi, menurut pria yang karib disapa Zulhas ini, Prabowo memiliki pengalaman dan sumber informasi yang lengkap.

"Pak Prabowo itu orang hebat, terlatih, informasinya sangat lengkap. Pasti Pak Prabowo akan memilih pembantu-pembantu terbaik," ujar Zulhas saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/5/2024).

"Dan beliau tahu yang terbaik, beliau terlatih, punya pengetahuan luas, pengalaman luas, infonya lengkap. Pasti beliau akan memilih yang terbaik. Dan itu hak penuh prerogatif presiden terpilih,” katanya lagi.

Namun, Zulhas menegaskan kembali bahwa penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Baca juga: Luhut Minta Orang Toxic Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Golkar yakin kadernya terbaik

Sementara itu, Partai Golkar menyatakan, selalu memberikan kader terbaik untuk membantu di pemerintahan.

“Termasuk Pak Luhut itu kan (kader) Golkar. Semua menteri-menteri dan pejabat dari Golkar telah terbukti hasil karya nyatanya,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/5/2024).

Dave kemudian mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga akan memberikan kader terbaik untuk membantu pemerintahan Prabowo mendatang.

“Kita akan terus berkarya dalam pemerintahan yang berikutnya,” kata Dave.

Lebih lanjut, Dave mengaku sepakat dengan Luhut. Menurut dia, orang yang toxic bakal membahayakan pemerintahan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com