Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2023, 17:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat partai politik baru dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah mengambil nomor urut peserta Pemilu 2024.

Secara keseluruhan ada 18 parpol yang akan mengikuti jalannya Pemilu 2024 mendatang untuk memperebutkan kursi di DPR. 

Bertambah atau berkurangnya parpol di dalam sebuah kontestasi politik merupakan hal yang wajar. Hanya saja bukan perkara mudah bagi parpol baru untuk bisa ikut serta dalam kontestasi nasional.

Baca juga: KPU Berharap, Pilpres-Pilkada Digelar pada Tahun yang Sama Kurangi Ketegangan Politik

Sejumlah aturan yang dibuat oleh parpol lama yang telah bercokol di parlemen, dirasa cukup tidak adil bagi sebagian partai baru. 

Misalnya dari sisi pemenuhan jumlah minimum kader, proses input data melalui Sipol, hingga verifikasi faktual yang dirasa tidak adil karena partai yang telah duduk di parlemen tidak diwajibkan mengikuti tahapan tersebut.

Belum lagi uang yang tidak sedikit yang harus disiapkan pengurus untuk, misalnya, menyewa kantor, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Hal lain yang tak kalah penting untuk disiapkan adalah jaringan politik yang kuat di daerah.

Baca juga: KPU Pastikan Kurangi Dukungan Calon DPD jika Terbukti Catut NIK Warga

Meskipun hal yang wajar, namun keberadaan parpol baru ini juga turut mendapat sorotan tajam. Sebab, sebagian pengurus mereka merupakan eks politikus yang pernah berada di parpol yang kini duduk di Senayan. Beberapa bahkan merupakan para elite di parpol tersebut.

Apa sebenarnya yang mereka cari? Adakah target atau rencana tertentu di balik pembentukan partai-partai baru itu?

Simak pembahasan lengkapnya bersama Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika, serta Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil di Gaspol! (Ngobrol Ngegas, Pasti Nampol) Kompas.com bertajuk "Partai Baru, Incar Kemenangan atau Punya Agenda Lain?".

Baca juga: DKPP Dianggap Lamban Proses Aduan Koalisi Pemilu Bersih Atas Komisioner KPU RI

Live premier di YouTube, Facebook, Instagram dan Tiktok Kompas.com, pada Rabu (25/1/2023) pukul 19.00 WIB.

Klik tautan video di bawah ini untuk menonton. Selamat menyaksikan.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com