Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GASPOL! Hari Ini: Partai Baru, Incar Kemenangan atau Punya Agenda Lain?

Kompas.com - 25/01/2023, 17:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat partai politik baru dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah mengambil nomor urut peserta Pemilu 2024.

Secara keseluruhan ada 18 parpol yang akan mengikuti jalannya Pemilu 2024 mendatang untuk memperebutkan kursi di DPR. 

Bertambah atau berkurangnya parpol di dalam sebuah kontestasi politik merupakan hal yang wajar. Hanya saja bukan perkara mudah bagi parpol baru untuk bisa ikut serta dalam kontestasi nasional.

Baca juga: KPU Berharap, Pilpres-Pilkada Digelar pada Tahun yang Sama Kurangi Ketegangan Politik

Sejumlah aturan yang dibuat oleh parpol lama yang telah bercokol di parlemen, dirasa cukup tidak adil bagi sebagian partai baru. 

Misalnya dari sisi pemenuhan jumlah minimum kader, proses input data melalui Sipol, hingga verifikasi faktual yang dirasa tidak adil karena partai yang telah duduk di parlemen tidak diwajibkan mengikuti tahapan tersebut.

Belum lagi uang yang tidak sedikit yang harus disiapkan pengurus untuk, misalnya, menyewa kantor, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Hal lain yang tak kalah penting untuk disiapkan adalah jaringan politik yang kuat di daerah.

Baca juga: KPU Pastikan Kurangi Dukungan Calon DPD jika Terbukti Catut NIK Warga

Meskipun hal yang wajar, namun keberadaan parpol baru ini juga turut mendapat sorotan tajam. Sebab, sebagian pengurus mereka merupakan eks politikus yang pernah berada di parpol yang kini duduk di Senayan. Beberapa bahkan merupakan para elite di parpol tersebut.

Apa sebenarnya yang mereka cari? Adakah target atau rencana tertentu di balik pembentukan partai-partai baru itu?

Simak pembahasan lengkapnya bersama Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika, serta Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil di Gaspol! (Ngobrol Ngegas, Pasti Nampol) Kompas.com bertajuk "Partai Baru, Incar Kemenangan atau Punya Agenda Lain?".

Baca juga: DKPP Dianggap Lamban Proses Aduan Koalisi Pemilu Bersih Atas Komisioner KPU RI

Live premier di YouTube, Facebook, Instagram dan Tiktok Kompas.com, pada Rabu (25/1/2023) pukul 19.00 WIB.

Klik tautan video di bawah ini untuk menonton. Selamat menyaksikan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com