KPU Pastikan Kurangi Dukungan Calon DPD jika Terbukti Catut NIK Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari memastikan bahwa pihaknya bakal mengurangi jumlah dukungan bakal calon anggota DPD, jika yang bersangkutan terbukti mencatut identitas warga ke dalam syarat dukungan minimum yang mereka serahkan ke KPU provinsi.

Sebagai informasi, untuk maju sebagai bakal calon anggota DPD, seseorang perlu menyerahkan syarat dukungan minimum dari warga di daerah pemilihannya kepada KPU provinsi, yang jumlahnya diatur dalam UU Pemilu sesuai rentang jumlah penduduk di provinsi itu.

Baca juga: Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan NIK untuk Dukung 164 Bakal Calon DPD

Hasyim mengatakan, ada dua kemungkinan yang akan membuat seorang bakal calon anggota DPD bakal disanksi pengurangan jumlah dukungan, yaitu:

Temuan KPU dalam verifikasi

Kemungkinan pertama adalah ditemukannya kegandaan dukungan, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU saat ini.

Kegandaan ini berarti terdapat satu warga yang ditemukan mendukung lebih dari satu bakal calon anggota DPD di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini dilarang di UU Pemilu.

Baca juga: 6 Balon Anggota DPD Dapil Maluku Lolos Verifikasi Administrasi, Ini Nama-namanya

"Dukungan yang diberikan lebih dari satu orang itu dinyatakan batal. Jadi, kalau ada yang ganda dinyatakan batal. Tetapi, sebelum dinyatakan batal, KPU kan harus melakukan verifikasi faktual dulu kepada orang yang namanya muncul lebih dari satu kali digunakan sebagai basis dukungan DPD," jelas Hasyim di Kompleks Parlemen, Selasa (24/1/2023).

Putusan pengadilan

Kemungkinan kedua adalah ditemukannya pencatutan dukungan melalui mekanisme peradilan.

Dalam hal ini, warga yang merasa identitasnya dicatut untuk dukungan minimum bakal calon anggota DPD dapat melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atau Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Baca juga: Verifikasi Administrasi Bakal Calon DPD, KPU NTB Catat 3.757 Dukungan Tidak Memenuhi Syarat

Bawaslu RI telah membuka posko pengaduan selama tiga pekan dan mengaku telah menghimpun sedikitnya 313 dugaan pencatutan NIK untuk mendukung 164 bakal calon anggota DPD di 21 provinsi.

"Pemalsuan ini kan tindak pidana dan lebih spesifik lagi tindak pidana pemilu, maka harus dipastikan dulu ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut atau nama tersebut dipalsukan," ujar Hasyim.

Untuk diketahui, syarat dukungan minimum bakal calon anggota DPD ini diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan ini berlaku untuk bakal calon petahana ataupun bukan.

Baca juga: Gagal Input Data Dukungan, Aceng Fikri Terancam Gagal Jadi Calon Anggota DPD

Jumlah dukungan minimal itu bervariasi, tergantung pada jumlah pemilih di provinsi yang akan direpresentasikan bakal calon anggota DPD:

1. Minimal 1.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih kurang dari 1 juta

2. Minimal 2.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih 1-5 juta

3. Minimal 3.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih 5-10 juta

4. Minimal 4.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih 10-15 juta

5. Minimal 5.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 15 juta