Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 06/01/2023, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, sulit jika Partai Nasdem hendak berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024, tetapi hingga kini masih berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, akan lebih baik jika Nasdem fokus dengan rencananya bekerja sama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketimbang kekeh mempertahankan kursi di pemerintahan.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini, sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Sinyal Reshuffle Menguat, Menteri Nasdem Jadi Sasaran?

Meski hingga kini koalisi belum resmi terbentuk, kata Yunarto, niat Nasdem untuk berkongsi dengan Demokrat dan PKS sudah menunjukkan adanya perbedaan pandangan partai besutan Surya Paloh itu dengan pemerintah.

Misalnya, terkait megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda soal ini.

Yunarto mengatakan, Nasdem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana berbesan dengan partai oposisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujarnya.

Baca juga: Dukungan ke Anies Diprediksi Menguat jika Jokowi Depak Menteri Nasdem dari Kabinet

Nasdem, Demokrat, dan PKS juga mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka. Artinya, ada perbedaan yang ditawarkan koalisi Nasdem dengan pemerintahan kini.

Menurut Yunarto, ini kian menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi dan rencana koalisi mendatang.

"Bagaimana Nasdem menjelaskan di satu sisi dia adalah bagian dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, tapi dia juga bicara mengenai Koalisi Perubahan. Apa yang mau diubah?" kata dia.

Yunarto melanjutkan, kerja sama Nasdem-Demokrat-PKS untuk Pemilu 2024 sangat mungkin mengancam posisi partai restorasi itu di pemerintahan.

Reshuffle, lanjut Yunarto, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, peluang reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem karena alasan politik semata terbuka lebar.

"Alasan politik itu sah-sah saja dan memang salah satu variabel, menjadi sulit buat seorang menteri misalnya parpolnya sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden sekarang," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sejak lama Nasdem berencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Pertemuan kerap dilakukan, namun koalisi belum juga diresmikan.

Kendati demikian, Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pemilu 2024.

Sejak saat itu, partai pimpinan Surya Paloh tersebut kerap mendapat "serangan", utamanya dari PDI Perjuangan. Berulang kali Nasdem disindir, dan puncaknya disentil dengan isu reshuffle.

PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menurut PDI-P, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

Baca juga: Wacana Reshuffle Menteri Nasdem Sarat Alasan Politis, Pengamat: Sah-sah Saja, Hak Jokowi

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle. Namun, dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin (2/1/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Nasional
Ganjar Blunder soal Tolak Israel, 'Dirujak' Warganet, dan Elektabilitasnya yang Terancam

Ganjar Blunder soal Tolak Israel, "Dirujak" Warganet, dan Elektabilitasnya yang Terancam

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Masa Jabatan Kades di MK Kandas | Kapolri Lantik Kabaintelkam

[POPULER NASIONAL] Gugatan Masa Jabatan Kades di MK Kandas | Kapolri Lantik Kabaintelkam

Nasional
Muhaimin Bakal Hadiri Acara Silaturahmi Ramadhan PAN

Muhaimin Bakal Hadiri Acara Silaturahmi Ramadhan PAN

Nasional
Tanggal 3 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
RUU Jakarta Mulai Dibahas jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

RUU Jakarta Mulai Dibahas jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Nasional
BERITA FOTO: Simulasi Perang Khusus Awali Penyematan Brevet Kopaska

BERITA FOTO: Simulasi Perang Khusus Awali Penyematan Brevet Kopaska

Nasional
Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika

Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika

Nasional
BERITA FOTO: Alkes Bekas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Akan Dihibahkan

BERITA FOTO: Alkes Bekas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Akan Dihibahkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke