Pengamat: Secara Etika, Nasdem Baiknya Fokus ke Koalisi Perubahan ketimbang Terbebani Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, sulit jika Partai Nasdem hendak berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024, tetapi hingga kini masih berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, akan lebih baik jika Nasdem fokus dengan rencananya bekerja sama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketimbang kekeh mempertahankan kursi di pemerintahan.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini, sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Meski hingga kini koalisi belum resmi terbentuk, kata Yunarto, niat Nasdem untuk berkongsi dengan Demokrat dan PKS sudah menunjukkan adanya perbedaan pandangan partai besutan Surya Paloh itu dengan pemerintah.

Misalnya, terkait megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda soal ini.

Yunarto mengatakan, Nasdem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana berbesan dengan partai oposisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujarnya.

Nasdem, Demokrat, dan PKS juga mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka. Artinya, ada perbedaan yang ditawarkan koalisi Nasdem dengan pemerintahan kini.

Menurut Yunarto, ini kian menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi dan rencana koalisi mendatang.

"Bagaimana Nasdem menjelaskan di satu sisi dia adalah bagian dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, tapi dia juga bicara mengenai Koalisi Perubahan. Apa yang mau diubah?" kata dia.

Yunarto melanjutkan, kerja sama Nasdem-Demokrat-PKS untuk Pemilu 2024 sangat mungkin mengancam posisi partai restorasi itu di pemerintahan.

Reshuffle, lanjut Yunarto, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, peluang reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem karena alasan politik semata terbuka lebar.

"Alasan politik itu sah-sah saja dan memang salah satu variabel, menjadi sulit buat seorang menteri misalnya parpolnya sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden sekarang," tuturnya.

Kendati demikian, Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pemilu 2024.

Sejak saat itu, partai pimpinan Surya Paloh tersebut kerap mendapat "serangan", utamanya dari PDI Perjuangan. Berulang kali Nasdem disindir, dan puncaknya disentil dengan isu reshuffle.

PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menurut PDI-P, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle. Namun, dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin (2/1/2023).